JAKARTA, Berita Pojok - Pembagunan infrastruktur yang sedang dipercepat oleh pemerintah, dinilai belum banyak memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Menurut Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis, pembangunan infrastruktur justru hanya menjadi ajang pencitraan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghadapi kontestasi politik pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
"Kita lihat semua target-target berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, itu ujungnya kalau tidak harus diselesaikan 2018, 2019," kata Fary dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Jakarta, Jumat (11/5/2018).
Pencitraan tersebut, kata Fary, terlihat dari banyaknya pemberitaan tentang pembangunan infrastruktur yang muncul di media massa, baik cetak maupun elektronik. Padahal, bila dilihat dari anggaran yang dialokasikan, sebenarnya tidak terlalu besar.
Fary yang berasal dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mewakili Dapil Nusa Tenggara Timur II menjelaskan, pada 2015 lalu, anggaran pembangunan yang diusulkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 114,8 triliun, sementara yang disetujui Rp 110,8 triliun.
Kemudian pada 2016, anggaran yang disetujui senilai Rp 98,1 triliun dari usulan Rp 169,4 triliun.
Sementara pada 2017 anggaran yang diberikan di bawah 50 persen dari usulan Rp 209 triliun, yakni hanya Rp 103,1 triliun yang disetujui.
Terakhir pada tahun ini, dari kebutuhan Rp 221,3 triliun, anggaran yang disetujui untuk Kementerian PUPR hanya Rp 106,2 triliun.
"Jadi kalau dikatakan bahwa ini di media, di koran, banyak sekali pengeluaran infrastruktur itu, pembangunannya yang banyak, atau beritanya yang banyak?," tuntas Fary.
Sumber : KOMPAS.com
