Tampilkan postingan dengan label #2019GantiPresiden. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label #2019GantiPresiden. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 05 Mei 2018

Polisi Akan Tindak Tegas Jika Ada Massa Gelar Kegiatan Politik di Area CFD


Masyarakat memadati Bundaran HI saat Car Free Day.
JAKARTA, Berita Pojok - Pihak Polda Metro Jaya menegaskan akan membubarkan massa atau kelompok yang menggelar kegiatan politik di area Hari Tanpa Kendaraan atau Car Free Day (CFD). Karena dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12/2016 menegaskan bahwa area CFD hanya boleh digunakan untuk kegiatan seni budaya, lingkungan hidup dan olahraga.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono mengatakan, jadi berkaitan dengan itu, kegiatan CFD hanya untuk kegiatan seni budaya, lingkungan hidup dan olahraga.
"Tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik dan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan)," tutur Argo di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (5/5/2018).

Ia menyampaikan, pihak kepolisian telah berkoordinasi ASI dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, dan meminta untuk semua kelompok, semua golongan, semua komunitas yang menggunakan CFD tidak diperbolehkan berkegiatan politik.
"Kami sepakat untuk menegakkan aturan ini dengan pemerintah daerah. Seandainya nanti ada yang melakukannya (kegiatan politik di area CFD-red) akan kita lakukan tindakan tegas, kita bubarkan di situ bersama-sama dengan Pemda," tuturnya.
Argo pun menegaskan, akan mem-back-up penuh dengan kepolisian dan Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan dan Satpol PP.
"Kami berharap kegiatan CFD bisa dimanfaatkan sesuai aturan gubernur dan masyarakat bisa memanfaatkan dengan baik," tambahnya.
Seperti diketahui, Deklarasi Akbar Relawan Nasional #2019GantiPresiden akan digelar pada Minggu (6/5/2018). Kegiatan deklarasi tersebut dekat dengan area CFD, tepatnya di Taman Pandang Istana di Kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Sumber : netralnews.com

Rabu, 02 Mei 2018

Ramai Gerakan #2019GantiPresiden, Ahmad Dhani: Kasihan Pak Jokowi, Sudah Pusing


Terdakwa Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Ahmad Dhani berpose saat akan mengikuti sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas kasus ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (16/4).
JAKARTA, Berita Pojok - Terdakwa kasus ujaran kebencian (hate speech), Ahmad Dhani hadir dalam sidang tanggapan jaksa atass nota keberatan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
Dhani datang dengan didampingi Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) dan putra sulungnya, Ahmad Al Ghazali (Al). Dhani mengenakan setelan jas berwarna hitam dan belangkon.
Dhani mengaku tidak akan lagi mengenakan kaus #2019GantiPresiden yang pernah dikenakan ketika sidang pembacaan dakwaan pada 16 April lalu. Ia menjelaskan alasannya tidak mengenakan kembali kaus tersebut, Dhani takut gerakan ini semakin besar jika terus-menerus mengenakan kaus #2019GantiPresiden.

"Saya itu takut kalau saya pakai kaus itu setiap Minggu takut gerakan ini semakin besar," ujar Dhani, Senin (20/4).
Menurutnya, sejak ia mengenakan kaus tersebut saat persidangan lalu, muncul secara masif gerakan-gerakan mengenakan kaus serupa di Car Free Day (CFD).
Ia tidak mau ada anggapan gerakan tersebut dipelopori olehnya.
"Saya nggak mau nanti dijadikan alasan kalau itu gara-gara saya. Jadi saya nggak perlu pakai kaus itu lagi," ujarnya.
Dihadang Massa Berkaus #2019GantiPresiden, Susi: Anak Saya Nangis Kejer
Ia mengaku iba kepada Presiden Joko Widodo jika gerakan tersebut semakin masif.
Menurutnya, Jokowi sudah pusing dengan banyaknya warga yang mendukung gerakan tersebut.
"Kasihan Pak Jokowi, udah pusing. Ngono yo ngono ning ojo ngono (gitu ya gitu tapi jangan gitu). Ngalahno, menang tapi ora ngasorake (mengalahkan, menang tapi jangan merendahkan)," katanya.
Meski tak mau kenakan kaus #2019GantiPresiden di persidangan, Dhani siap jika ada warga yang ingin mengundangnya ke kegiatan yang berkaitan dengan gerakan #2019GantiPresiden.
"Saya siap diundang di CFD di seluruh Indonesia untuk #2019GantiPresiden. Jadi saya akan cari waktu untuk bisa hadir di Surabaya dalam CFD di Surabaya, #2019GantiPresiden untuk memberikan semangat kepada mereka juga di Bandung, mungkin juga di Jakarta, Medan. Jadi saya siap diundang CFD di seluruh kota Indonesia untuk menghadiri CFD #2019GantiPresiden," tuturnya.

Sumber : JITUNEWS.COM

Senin, 30 April 2018

Fadli Zon: Apa yang Terjadi di CFD Bukan Intimidasi, massa berkaus #2019GantiPresiden orang terdidik


Fadli Zon: Apa yang Terjadi di CFD Bukan Intimidasi
Jakarta, Berita Pojok - Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menyatakan gesekan yang terjadi di Car Free Day (CFD) antara massa berkaus #2019GantiPresiden dan massa #DiaSibukKerja bukan intimidasi. Fadli menilai gesekan itu wajar.
"Saya yakin mereka tidak melakukan intimidasi. Itu dinamika yang ada di lapangan, biasa. Mungkin sejauh gesekan, mungkin ngejek sedikit-sedikit ya wajar-wajar sajalah” kata Fadli

“Yang penting jangan sampai pada pemukulan, sampai fisik. Itu kan tidak ada," tegas Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/4/2018).
Fadli yakin aksi di CFD kemarin dilakukan masyarakat yang rasional. Dia menyebut massa itu sebagai orang yang terpelajar.
"Saya kira apalagi mereka yang ganti presiden itu saya pikir mereka adalah orang-orang yang rasional kok. Dan pasti terdidik," imbuh Wakil Ketua DPR itu.

Sumber : news.detik.com

Pro Jokowi Bakal Laporkan Intimidasi Massa #2019GantiPresiden


Gambar terkait
Jakarta, Berita Pojok - Kelompok pro Jokowi yang menamakan diri Gerakan Nasional #2019TetapJokowi akan melaporkan terduga pelaku intimidasi dari kelompok massa #2019GantiPresiden di car free day kepada kepolisian.
"Minggu ini insa Allah. Kami sedang mengumpulkan data," kata Koordinator Gerakan Nasional #2019TetapJokowi Immanuel Ebenezer di Hotel Ibis Cikini, Jakarta, Senin, 30 April 2018.

Menurut Immanuel perbuatan tersebut sangat tidak terpuji dan tidak pantas dilakukan. Immanuel mengatakan perbuatan tersebut harus dilawan karena dapat meretakkan persatuan dan kesatuan dalam bernegara.
Dalam sebuah video yang viral di media sosial, sekelompok orang berkaus #2019GantiPresiden mengintimidasi beberapa orang lain yang memakai kaus #DiaSibukKerja saat CFD di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Ahad, April 2018. Video berdurasi dua setengah menit itu diunggah akun YouTube Jakartanicus.
Lebih lanjut Immanuel juga mengatakan mengutuk elite politik di belakang kejadian tersebut. Namun, Immanuel tidak menyebutkan siapa saja elite politik yang terlibat.
"Mereka kan cuma pecundang penakut yang beraninya gerombolan, yang beraninya dengan anak-anak dan ibu-ibu," kata Immanuel.
Dalam video, seorang lelaki berkaos putih bertuliskan #DiaSibukKerja berjalan sambil disoraki kerumunan berkaus #2019GantiPresiden. Kerumunan mengipas-ngipasinya dengan duit pecahan Rp 100 ribu dan mendesak dia mengaku telah dibayar supaya mau ikut gerakan #DiaSibukKerja.
Selain terhadap lelaki itu, intimidasi serupa dialami seorang ibu dan anak lelakinya. Si ibu awalnya tidak menanggapi olok-olok dari kerumunan yang meneriaki “nasi kotak” dan “sawer”. Namun dia marah begitu anaknya menangis ketakutan karena dikerumuni dan diteriaki.

Sumber : TEMPO.CO

Hendardi: Aksi Intimidasi Massa #2019GantiPresiden Bentuk Kemunduran Demokrasi


Ketua SETARA Institute, Hendardi
JAKARTA, Berita Pojok - Dalam acara Car Free Day, pada Minggu (29/4/2018) kemarin, telah terjadi intimidasi oleh sekelompok warga yang menamakan dirinya Gerakan #2019GantiPresiden atas beberapa warga yang menggunakan kaus dengan hashtag #DiaSibukKerja.
"Intimidasi atas pilihan yang berbeda adalah kemunduran demokrasi," kata Ketua SETARA Institute, Hendardi dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/4/2018).
Menurutnya, setiap warga negara mendapatkan jaminan peraturan perundang-undangan untuk mengekspresikan pandangannya termasuk preferensi politiknya secara bebas.

Lebih lanjut, ia menerangkan, intimidasi sesama warga disebabkan oleh perbedaan pilihan, dan afiliasi politik nyata-nyata mengancam salah satu kebebasan sipil paling dasar yang dijamin konstitusi.
Dalam kaca mata hukum, lanjut Hendardi, persekusi dan tindakan intimidasi demikian merupakan tindakan melanggar hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai mekanisme hukum pidana.
"Melihat konteks peristiwa tersebut, pemerintah daerah dan aparat kepolisian hendaknya melakukan tindakan presisi untuk mencegah berulang, dan maraknya intimidasi terhadap sesama warga karena perbedaan pilihan politik," tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga meminta kepada Pemerintah DKI Jakarta, khususnya Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mengevaluasi secara adil penggunaan CFD dan ruang publik lainnya untuk kegiatan kampanye politik.
"Selain itu, setelah peristiwa intimidasi yang terjadi kemarin, aparat hendaknya melakukan tindakan polisional yang lebih memadai, untuk melakukan pencegahan agar peristiwa serupa tidak terulang dan meluas," jelas Hendardi.
Ia menambahkan, aparat kepolisian dapat mengambil tindakan hukum, mulai dari pembinaan hingga penangkapan, untuk memberikan efek jera dan mengantisipasI kerawanan di tahun politik elektoral 2018 dan 2019.

Sumber : netralnews.com

Relawan #2019GantiPresiden Berulah, Sandi: CFD Milik Bersama, The Power Of Love


Sandi: CFD milik bersama, The Power Of Love.
JAKARTA, Berita Pojok - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menanggapi relawan yang mengenakan kaus #2019GantiPresiden dan mengintimidasi sejumlah pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kawasan car free day (CFD), Bundaran Hotel Indonesia pada Minggu (29/4/2018) kemarin.
Sandi mengaku menyesalkan ulah sejumlah oknum berkaus #2019GantiPresiden itu, karena kawasan CFD harusnya dijadikan tempat bersosialisasi dan menebar cinta kasih.

"CFD kan kita miliki bersama dan sangat kondusif. Dan dalam belasan tahun CFD ada itu sangat kondusif. Mari kita jaga CFD ini milik bersama dan kita harus gunakan untuk mendapatkan cinta. The power of love," kata Sandi di Jakarta, Minggu (29/4/2018) malam.
Untuk itu Koordinator Tim Pemenangan Capres Partai Gerindra ini mengimbau semua pihak agar kawasan CFD tidak disalahgunakan untuk kepentingan kelompok yang berpotensi memecah belah sesama warga.
"Ini kan ruang terbuka dan sangat diperlukan warga Jakarta jadi kami imbau jangan kita pakai untuk hal yang memecah," tegas Sandi.
Lebih jauh ia menyebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengusut kasus intimidasi kelompok #2019GantiPresiden tersebut.
"Eskalasinya nanti akan koordinasikan dengan Bawaslu karena Pergubnya sudah sangat baik. Kita tunggu hasilnya. Kita telaah dan kasih tindakan tegas," pungkasnya.

Sumber : netralnews.com

Soal Insiden Intimidasi di CFD, GP Ansor: Tindakan Yang Tidak Beradab !!!


Sejumlah masyarakat mengenakan kaus #2019GantiPresiden saat kegiatan Car Free Day (CFD) di Bundaran HI, Jakarta, 29 April 2018. Masyarakat yang mengikuti aksi ini mengaku membeli kaos dan atribut lainnya tersebut secara mandiri. TEMPO/Muhammad Hidayat
Jakarta, Berita Pojok - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Yaqut Cholil Qoumas mengecam tindakan intimidasi yang terjadi saat car-free day (CFD), Jakarta, pada Ahad, 29 April 2018. Dia mengatakan itu merupakan tindakan yang tidak beradab.
“Boleh saja orang kampanye ganti presiden, tapi lakukan dengan cara yang baik, bukan cara intimidasi seperti kemarin,” kata Yaqut saat dihubungi Tempo pada Senin, 30 April 2018.

Dalam sebuah video yang viral di media sosial, sekelompok orang berkaus #2019GantiPresiden mengintimidasi beberapa orang lain yang memakai kaus #DiaSibukKerja saat CPD di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, pada Ahad, 29 April 2018. Video berdurasi dua setengah menit itu diunggah akun YouTube Jakartanicus.
Dalam video, seorang lelaki berkaus putih bertuliskan #DiaSibukKerja berjalan sambil disoraki kerumunan berkaus #2019GantiPresiden. Kerumunan mengipas-ngipasinya dengan duit pecahan Rp 100 ribu dan mendesak dia mengaku telah dibayar supaya mau ikut gerakan #DiaSibukKerja.
Selain terhadap lelaki itu, intimidasi serupa dialami seorang ibu dan anak lelakinya. Si ibu awalnya tidak menanggapi olok-olok dari kerumunan yang meneriaki “nasi kotak” dan “sawer”. Tapi dia marah begitu anaknya menangis ketakutan karena dikerumuni dan diteriaki.
Menurut Yaqut, tanda-tanda akan terjadinya tindakan seperti itu sudah lama muncul. Tanda-tandanya, ujar dia, terlihat dari aktivitas masyarakat di media sosial. “Masyarakat sudah terbelah. Tinggal tunggu pintu masuk untuk terjadi konflik horizontal,” tuturnya.
Yaqut meminta pemerintah bergerak cepat mencegah potensi konflik itu terjadi. Dia juga sudah memberi arahan kepada anggota GP Ansor agar tetap tenang. Dia meminta anggota tidak buru-buru menghakimi dan dapat melihat persoalannya secara utuh.
Selain itu, Yaqut mengatakan GP Ansor siap memberikan bantuan kepada korban intimidasi. “Lembaga Bantuan Hukum Ansor siap,” ucapnya.

Sumber : TEMPO.CO

'Tindakan Intimidatif dari Kelompok Ber-identitas #2019GantiPresiden'


Viral! Ketika #2019GantiPresiden Diduga Intimidasi #DiaSibukKerja
Berita Pojok - Sebuah video viral terekam kelompok berkaos #2019GantiPresiden diduga mengintimidasi kelompok relawan Joko Widodo berkaos #DiaSibukKerja. Dalam video itu, intimidasi itu terjadi di Bundara Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (29/4/2018) pagi.
Dalam video yang diunggah Jakartanicus yang berjudul 'Tindakan Intimidatif dari Kelompok Ber-identitas #2019GantiPresiden' memperlihatkan sekelompok orang berkaos hitam meneriakkan takbir khas muslim, "Allahuakbar". Dalam gambar itu, 7 perempuan berkerudung dan membawa anak-anak diminta oleh seorang lelaki menerikan takbir itu.

"2019 ganti presiden, takbir!," suruh si lelaki itu.
"Allahuakbar!" sambut ketujuh perempuan itu.
Selanjutnya di menit selanjutnya, kumpulan lelaki berkaos hitam #2019GantiPresiden tampak berteriak sembari mengikuti 2 orang berkaos putih bertuliskan #DiaSibukKerja.
Lalu kelompok yang sama juga mengerubuti 1 lekaki dari #DiaSibukKerja. Mereka mengeluarkan duit Rp100 ribu dan menuduh si lelaki itu menerima bbayaran untuk mendukung Joko Widodo tetap jadi presiden.
"Cebong dibayar yah," celoteh salah satu massa.
Di akhir video, seorang ibu berkacamata geram diperlakukan seperti itu. Dia membawa seorang anak.
"Masya Allah, Masya Allah, muslim macam apa kalian memperlakukan seperti ini? Masya Allah," teriak ibu itu.
Dalam deskripsii video itu, Jakartanicus menuliskan jika peristiwa sebelumnya memperlihatkan kelompok #2019GantiPresiden lebih intimidatif.
"Catatan: Peristiwa sebelumnya yang tidak sempat terekam, jauh lebih intimidatif," begitu tulisnya.
Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Roma Hutajulu mengatakan sampai malam ini belum ada pihak yang melaporkan kejadian itu sebagai tidakan intimidasi. Polisi pun masih dalam taham penyelidikan.
"Belum ada ya, belum ada laporan, karena viral aja, tapi kita cepat," jelas dia

Sumber : Suara.com

Sabtu, 21 April 2018

Lebih baik mengganti Presiden PKS ketimbang berkoar-koar mau mengalahkan Melawan Jokowi


Lebih Baik Mengganti Presiden PKS sebelum Melawan Jokowi - JPNN.COM
JAKARTA, Berita Pojok - Mantan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfuz Sidik meragukan keseriusan partainya untuk mengalahkan Joko Widodo pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Menurutnya, lebih baik mengganti presiden PKS terlebih dahulu ketimbang berkoar-koar mau mengalahkan calon presiden (capres) petahanan yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu.
Mahfuz mengatakan, memang PKS lantang bersuara menolak capres tunggal di Pilpres 2019. Bahkan, partai di bawah pimpinan Sohibul Iman itu juga getol menyuarakan pentingnya membangun koalisi untuk mengusung calon presiden-calon wakil presiden penantang Jokowi.

Belakangan, PKS jug getol mengusung tagar #2019GantiPresiden. “PKS juga sering mengaku punya sembilan bakal nama capres ataupun cawapres,” ujar Mahfuz melalui pesan singkat, Sabtu (21/4).
Namun, Mahfuz justru menyangsikan keseriusan PKS untuk mengalahkan Jokowi. “Tapi menyaksikan apa yang terjadi di PKS, saya menjadi tidak yakin kalau PKS benar-benar mau ganti presiden,” sambungnya.
Legislator PKS yang akrab disapa dengan panggilan Ustaz Mahfuz itu lantas menyodorkan argumennya. Pertama, PKS justru melarang kader-kadernya yang potensial menjadi capres ataupun cawapres untuk melakukan sosialisasi dan membentuk tim pendukung. “Alasannya karena bukan tradisi PKS,” sebutnya.
Belakangan, kata Mahfuz, elite PKS justru malah membuat komentar bernada meragukan soal #2019GantiPresiden. “Ada yang berandai-andai kalau pimpinan PKS membuat keputusan mendukung Jokowi capres, maka kader akan taat,” tutur Mahfuz tanpa menyebut nama elite PKS yang membuat pernyataan itu.
Yang juga membuat Mahfuz bertanya-tanya adalah adanya elite PKS yang sesumbar mau menambah perolehan suara di Pemilu 2019, tapi mengaku kekurangan logistik. Karena itu Mahfuz menegaskan, lebih penting bagi PKS untuk mengganti presiden partai.
“Saya kok jadi bingung dan jadi enggak yakin (keseriusan PKS mengalahkan Jokowi, red). Tapi saya tetap dukung PKS ganti presiden. Lebih cepat lebih baik,” pungkasnya.

Sumber : jpnn.com

Jumat, 20 April 2018

SELAMATKAN MASJID KITA. Miris !!! Masjid Kini Jadi Semacam Cabang Parpol dan Posko Kampanye


Politik
Berita Pojok -- Spanduk politik itu mulai memasuki masjid. Dibentangkan di pagar depan menyambat kedatangan jamaah. Di waktu lain, masyarakat diarahkan untuk sholat subuh berjamaah.
Setelah sholat, khutbah akan diperdengarkan. Isinya semacam kampanye sebelum waktunya. Kalau gak nyinyir pada Jokowi, pasti teriak kopar-kapir. Ada juga masjid yang menyediakan berhadiah blender dan kipas angin segala. Mirip undian lotere.
Umat digiring ke masjid tapi masjidnya dipolitisisasi. Artinya umat dipaksa menyetujui pilihan politik pengurus masjid. Semacam pemaksaan atas nama Tuhan.

Pengurus masjid membiarkan mimbar-mimbarnya diisi hasutan. Diisi caci maki kepada lawan politiknya. Umat yang ingin bermesra dengan Tuhannya, terpaksa mendengarkan pekik politisi berjubah agama.
Dari masjid-masjid rasa benci ditularkan. Dari masjid-masjid keresahan disebarkan. Dari masjid-masjid kesombongan ditegakkan. Lalu dimanakah tempat i'tiqaf yang syahdu, dimana manusia bisa bermesra-mesra dengan Tuhannya secara intim?
Jelas, beberapa masjid kini jadi semacam cabang Parpol dan posko kampanye. UU boleh saja melarang kampanye di rumah ibadah. Tapi tidak ada yang melarang masjid dihiasi spanduk ujaran politik. Dan umat Islam adalah umat yang paling menderita, ketika rumah dibadah yang mestinya terjaga dari kerusakan kini berubah jadi posko politik.
Apakah jemaah mesjid itu hanya terdiri dari satu afiliasi politik? Pasti tidak. Jemaah bisa beragam pilihan politiknya. Ketika masjid jadi ajang agitasi politik, pada saat bersamaan, para pengurus masjid itu telah 'mengusir' jemaah yang berbeda pandangan politik pergi menjauh dari masjid.
Lalu apa gunanya adzan dikumandangkan? Memanggil orang sholat di satu sisi, tapi sisi yang lain 'mengusir' mereka yang berpeda pasangan politiknya. Apa gunanya syiar mengajak memakmurkan masjid, jika ujungnya cuma diarahkan untuk memakmurkan kepentingan partai politik.
Mesjid-mesjid kita beresiko kehilangan kehangatan jika joroknya intrik politik masuk ke sana. Masjid-masjid kita akan kehilangan kesyahduan jika isi pengurusnya hanya para broker kekuasaan. Baik sengaja maupun karena kebodohan.
Mesjid-mesjid kita akan kehilangan rasa adem jika isi khotbah melulu soal kebencian. Orang pulang dari masjid membawa hati yang mengeras. Bathinnya jadi kosong, hanya dahinya yang gosong.
Spanduk politik yang disebar di masjid itu, sesungguhkan adalah kudeta terhadap rumah Allah. Allah yang maha rahman, bermaksud menyambut siapa saja umatnya untuk bersimpuh di rumahnya. Orang datang mencari rasa adem. Mereka ingin menjauh dari kesuntukan hidup untuk sesaat.
Tapi apa yang didapat? Justru masjid makin ruwet. Tidak ubahnya seperti body bajaj yang ditempeli brosur politik. Mereka mengubah tempat bersujud menjadi tempat menyebar hasud.
Sudah saatnya kita bebaskan masjid-masjid kita dari joroknya pertarungan politik. Kembalikan rumah Allah kepada pemiliknya, dimana semua orang merasa diterima kehadirannya. Apapun pilihan politiknya. Siapapun pilihan Presidennya.
Mengembalikan masjid jadi tempat bersujud adalah PR besar umat Islam saat ini. Biarkan politisi bertarung di lapangannya. Jangan kita jadikan masjid jadi ring tinju pertarungan politik.
Menolak politisasi masjid, adalah langkah konkrit menyelamatkan masjid kita.

Sumber : ekokuntadhi.com

Rabu, 18 April 2018

Amien Rais Mbahnya Haters, tapi Tak Jantan soal Partai Setan


Amien Rais Mbahnya Haters, tapi Tak Jantan soal Partai Setan - JPNN.COM
JAKARTA, Berita Pojok - Analis politik Karyono Wibowo menilai pernyataan pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais soal dikotomi partai Allah dengan partai setan bukanlah hal mengejutkan. Peneliti senior di Indonesia Public Institute itu menyebut Amien terus melontarkan pernyataan kontroversial demi menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah.
"Jadi, Amien Rais itu memang sengaja didesain, diposisikan oleh kelompok oposisi terhadap pemerintahan Jokowi (Joko Widodo, red) sebagai haters, embahnya haters. Jadi dia pemimpin haters, sehingga sampai kapan pun dia akan mengeluarkan statement yang kontroversial," kata Karyono di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (18/4).

Lebih lanjut Karyono mengatakan, pernyataan Amien soal dikotomi partai Allah dengan partai setan merupakan salah satu strategi untuk membuat jurang ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah. Amien sebelumnya juga menyerang pemerintah dengan kebijakan soal sertifikat tanah untuk rakyat.
"Prediksi saya, dia akan terus menjadi haters. Dia akan terus membuat satu pernyataan kontroversial yang diarahkan kepada Jokowi, pemerintah hari ini sampai pilpres," kata dia.
Namun, Karyono menyebut Amien kurang jantan soal pendikotomian partai Allah dengan partai setan. Sebab, kata Karyono, mantan ketua MPR itu hanya menyebut Gerindra, PAN dan PKS sebagai barisan partai Allah.
"Ini kan tanggung, Kalau mau jadi haters, mestinya dia sebut sekalian siapa partai setan itu. Jadi jangan setengah-setengah kalau mau bikin contrasting. Dari segi secara komunikasi politik dia ingin membelah, ini namanya contrasting, dia ingin membedakan, memengaruhi masyarakat agar jangan pilih partai setan," beber dia.

Sumber : jpnn.com

Selasa, 17 April 2018

Ketua MUI KH.Ma`ruf Amien Akhirnya Sampaikan Respon Keras Atas Ceramah Provokatif Amien Rais


Ketua MUI KH.Ma`ruf Amien Akhirnya Sampaikan Respon Keras Atas Ceramah Provokatif Amien Rais
Berita Pojok - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin memberikan tanggapannya terkait pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais soal partai Allah dan partai setan.
Menurut Ma'ruf, saat ini semua partai memiliki nilai-nilai keagamaan alias religius.
"Wah nggak ada lah. Sekarang ini semua partai religius," katanya usai menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (16/4/2018).
Ma'ruf meminta semua pihak agar tak masuk pada isu tersebut, mengingat hal itu sangat sensitif dan berpotensi menimbulkan konflik baru.

"Tidak tepatlah. Jangan mendikotomi lah nanti timbul konflik baru, partai Islam partai setan. Janganlah kita masuk pada wilayah itu. Sangat berbahaya sekali," terangnya.
Amien Rais Kini Bilang Ada Partai Setan
Pendiri Partai Amanat Nasional, Amien Rais, dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian dan penodaan agama ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya pada Minggu (15/4/2018).
Amien Rais dilaporkan oleh Ketua Cyber Indonesia, Aulia Fahmi.
Amien diduga telah menyebarkan ujaran kebencian dan penodaan agama saat tausiyah usai mengikuti Gerakan Indonesia Salat Subuh Berjemaah di Masjid Baiturrahim, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat (13/4/2018).
"Kita melaporkan Bapak AR, berhubungan dengan adanya kutipan di media sosial," ujar Aulia di Polda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (15/4/2018).
Saat tausiyah, Amien membedakan Partai Allah dan Partai Setan. Ucapan Amien, viral di media sosial.
Melalui kalimat itu, ucap Aulia, Amien Rais berupaya untuk memprovokasi umat Islam.
Pernyataan itu dinilai melawan hukum dan berpotensi memecah belah bangsa.
Aulia menjelaskan, Partai Setan yang digunakan Amien Rais mengarah kepada partai-partai selain PAN, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Gerindra, karena ketiga partai tersebut telah disebut sebagai Partai Allah.
"Kalau hanya tiga nama partai yang disebut, partai lain dianggap Partai Setan, atau kelompok lain adalah kelompok setan. Maka itu kami lihat ada indikasi ada dugaan bahwa dia berupaya memecah-belah persatuan bangsa," ujar Aulia.
Aulia menyertakan barang bukti berupa berita yang memuat pernyataan Amien Rais untuk menguatkan pasal yang disangkakan.
Laporan Aulia diterima polisi dengan nomor LP/2070/IV/2018/PMJ/Dit Reskrimsus.
Amien Rais terancam dijerat Pasal 156 A KUHP tentang ujaran kebencian SARA dan penodaan agama melalui, serta Pasal 28 Ayat 2 juncto Pasal 45 A Ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Sumber: tribunnews.com

Senin, 16 April 2018

Sang Penebar Kebencian Ahmad Dhani Didakwa 6 Tahun Penjara


Berita Pojok -- Sidang perdana terdakwa Ahmad Dhani digelar dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pada dakwaan yang dibaca Jaksa Dedyng Wibianto, Dhani didakwa menimbulkan kebencian.
“Saudara Dhani kami dakwa dengan Pasal 45 huruf A ayat 2 junto 28 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 Junto UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE junto Pasal 55 ayat 1 KUHP,” kata dia sambil membacakan berkas dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/4/2018).

Menurut JPU, ada tiga cuitan Ahmad Dhani yang dinilai sarat dengan ujaran kebencian, pertama; “yang menistakan agama si Ahok, yang diadili KH Marif Amin,”
Kedua; “siapa saja mendukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya”.
Ketiga; “sila pertama ketuhanan yang maha esa, penista agama jadi gubernur, kalian waras”.
Dalam berkas dakwaan pula diketahui, Ahmad Dhani tidak sendiri dalam mengunggah cuitan. Bersama admin twitter pribadinya bernama Suryo Pratomo Bimo, cuitan tersebut diunggah ke dunia maya.
“Saudara Dhani meminta langsung kepada admin bernama Saudara Bimo untuk menggunggahnya. Kata-kata tersebut persis seperti dikirimkan Dhani lewat pesan whatsapp. Saudara Bimo dipekerjakan dan digaji perbulan oleh saudara Dhani,” jelas Dedyng.
Sementara itu, lewat pasal berlapis tersebut, Ahmad Dhani terancam hukuman pidana maksimal enam tahun penjara.

Sumber : liputan6

Din Syamsuddin Benarkan Istilah Amien Rais 'Partai Allah Partai Setan' Ada di Alquran

Din Syamsuddin
JAKARTA, Berita Pojok - Pernyataan Amien Rais soal Partai Allah dan Partai Setan menjadi polemik.
Mantan Ketum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin membenarkan istilah yang digunakan Amien memang tertulis di Alquran.
"Apa yang disampaikan Pak Amien Rais memang ada disebut oleh Alquran, hizbullah (Partai Allah) dan hizbul syaiton (Partai Setan)," jelas Din di RS MMC, dikutip dari Kumparan pada hari Selasa (17/4).

"Kalau itu kemudian menunjuk ada partai tertentu yang masuk hizbullah dan partai lain termasuk hizbul syaitan, ini saya kira patut diklarifikasi dan saya sendiri tidak setuju," lanjutnya.
"Tidak boleh dikaitkan dengan parpol tertentu yang berada di sini (hizbullah) dan partai-partai lain yang berada di pihak (hizbu syaitan)," imbuhnya lagi.
Menurut Din, mayoritas parpol di Indonesia mengikuti ajaran Tuhan tapi juga pernah melanggar ajaran Tuhan.
"Banyak parpol atau hampir semua parpol banyak aktivitas keagamaan ada ormas-ormas dakwah di dalam dirinya, tetapi semua parpol juga ada yang anggota-anggotanya dipanggil KPK," tutup Din.

Sumber : JITUNEWS.COM

Ahmad Dhani: Saya Setiap Hari Pakai Kaos ‘Ganti Presiden 2019‘, Bahkan Ketika Salat

Musisi Ahmad Dhani di sidang perdana kasus ujaran kebencian di PN Jakarta Selatan, Senin (15/4/2018)
JAKARTA, Berita Pojok - Musisi Ahmad Dhani menjalani sidang perdana kasus ujaran kebencian yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/4/2018) sore.
Kehadiran suami Mulan Jameela itu langsung menjadi sorotan, apalagi ia mengenakan kaus bersablon #2019GantiPresiden yang akhir-akhir menjadi viral lantaran digaungkan oleh politisi oposisi atau yang berseberangan dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Saat disinggung soal alasannya mengenakan kaus itu, Dhani mengaku jika ia ingin ada Presiden baru di Pilpres 2019 mendatang.

"Yah pakai kaos ini karena sangat ingin sekali presiden tahun 2019 diganti," kata Dhani sebelum memasuki ruang sidang.
Pentolan grup band Dewa 19 itu menambahkan, kaus #2019GantiPresiden sering ia kenakan, bahkan ketika menunaikan salat. Ia juga mengaku mengoleksi kaus tersebut dalam berbagai desain.
"Saya setiap hari pakai kaos 'Ganti Presiden 2019'. Setiap hari saya pakai kaos seperti ini, bahkan salat lima waktu pun saya pakai juga kaosnya," ujarnya.
Seperti diberitakan, Dhani menjalani sidang perdana setelah berstatus  tersangka sejak November 2017. Ia dilaporkan pendiri BTP Network Jack Boyd Lapian ke polisi pada 9 Maret 2017 lalu atas dugaan menyebarkan kebencian lewat Twitter @AHMADDHANIPRAST.
Cuitan Dhani pada Maret 2017, dianggap menghasut dan penuh kebencian terhadap pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Ada tiga cuitan Twitter Ahmad Dhani yang dijadikan bukti ujaran kebencian.
Pertama pada 6 Maret 2017, Dhani berkicau, "Siapa saja yg dukung Penista agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya...ADP."
Kedua, pada 7 Maret 2017, yang berbunyi, "Yang menista agama si Ahok... Yang diadili KH Ma'ruf Amin...ADP."
Terakhir, pada 7 Maret 2017, "Sila Pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur... kalian WARAS???...ADP."
Dalam persidangan, Dhani didakwa dengan Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab.

Sumber : netralnews.com

Sabtu, 14 April 2018

Presiden PKS: Petahana, Sadarilah Masyarakat Ingin Berubah

Presiden PKS: Petahana, Sadarilah Masyarakat Ingin Berubah
Pati, Berita Pojok - Presiden PKS, Mohamad Sohibul Iman, menjelaskan di balik semangat tagar #2019GantiPresiden. Pihaknya menilai ada yang tidak pas dalam pemerintahan saat ini. Selain itu PKS juga akan terus mengupayakan agar jangan sampai terjadi Pilpres dengan calon tunggal.
"Petahana, sadarilah bahwa masyarakat ingin berubah. Ada yang tidak pas di pemerintahan ini," kata Sohibul Iman saat berkunjung di Desa Pecangaan Kecamatan Batangam Pati, Jumat (13/4/18).
Atas dasar itulah PKS menggemakan agar ada pasangan capres alternatif selain Jokowi. Menurutnya, bukanlah hal yang sulit mencari calon Presiden diantara jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa itu.

"Ide dasar dari PKS adalah, PKS tidak ingin bahwa pasangan calon presiden itu hanya satu paslon yaitu petahana. Apa kata dunia ketika tahu bahwa di negara berpenduduk 250 juta, kok nyari calon presiden cuma ketemu satu paslon maka PKS terus menggemakan agar ada paslon alternatif," lanjutnya.
Menurut Sohibul, #2019GantiPresiden saat ini telah menjadi kebutuhan masyarakat. Bahkan menurutnya, masyarakat justru rela mengeluarkan biaya pribadi untuk #2019GantiPresiden yang dibubuhkan dalam sebuah cetakan kaos.
"Nah itu ternyata disambut oleh masyarakat, sehingga masyarakat kalau memang harus ada calon alternatif tentunya harus menang, kalau menang harus ganti Presiden. Muncullah #2019GantiPresiden, jadi itu sebenarnya turunan dari keputusan PKS yang menginginkan adanya paslon alternatif. Sekarang milik masyarakat," katanya.
"Saya menyaksikan jadi semcam kesukarelawanan, mereka merasa itu menjadi aspirasi mereka semua. Mereka tidak meminta kaos itu, mereka berani untuk membiayai sendiri, berani untuk membeli itu semua. Ini artinya mereka menginginkan ini semua," tegasnya.

Sumber : news.detik.com

Jumat, 13 April 2018

Amien Rais: Pamor Jokowi Merosot, #2019GantiPresiden Tak Terbantahkan


Amien Rais: Pamor Jokowi Merosot, #2019GantiPresiden Tak Terbantahkan
Jakarta, Berita Pojok - Tokoh nasional Amien Rais angkat bicara soal ramainya #2019GantiPresiden. Amien menyebut sihir politik itu tak terbantahkan.
"Jadi sekarang ada fakta nggak terbantahkan ya, bahwa #2019GantiPresiden memang sudah menyatu jagat nusantara. Di kelas menengah, kelas bawah, para guru, pegawai-pegawai, kemudian umumnya rakyat sudah seperti kena sihir politik ini. Terjadi itu hanya karena Allah menghendaki," kata Amien Rais seperti dikutip detikcom dari CNNIndonesia.com.

Hal ini disampaikan Amien usai mengikuti Gerakan Indonesia Salat Subuh berjemaah di Masjid Baiturrahim, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat (13/4) pagi. Dalam kesempatan tersebut, Amien menuturkan, sebagai orang beragama yakin kekuasaan ada di tangan Allah.
"Allah memberikan kekuasaan kepada siapapun yang dikehendaki, akan mencabut kembali dari siapa pun yang dikehendaki," kata Amien.
Amien menuturkan pamor Jokowi mulai merosot. Amien menyebut ada sejumlah kesalahan yang membuat pamor Jokowi merosot.
"Saya tidak boleh mendahului takdir Allah tapi kalau memprediksi kan boleh memang pamor Pak Jokowi itu secara sistematik itu merosot terus ya kesalahannya sudah bertubi-tubi," kata Amien.
"Ada kesalahan memisahkan agama dari politik, ada kesalahan buat peraturan presiden atau keppres tenaga asing sebanyak mungkin dimasukkan, ada Sukmawati bilang kidung lebih merdu dari azan, ada kesalahan-kesalahan yang disebut sebagai pengelabuan disebut utang Rp 4.000 triliun nggak ada masalah, kemudian jual-jual BUMN nggak ada masalah, jadi rakyat pun makin cerdas," kata Amien.
Amien kemudian mengungkap pernyataan Wapres JK sebelum Pilpres 2014 silam. Menurut Amien, kala itu JK menyebut Pilpres tak boleh untuk main-main karena bisa hancur negara ini.
"Rupanya ramalan Pak JK ini prediksi yang jadi kenyataan selama ini," katanya.

Sumber : detiknews.com