Tampilkan postingan dengan label Hukum. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Hukum. Tampilkan semua postingan

Jumat, 14 Juli 2017

KPK Diminta Segera Tetapkan Novanto Tersangka e-KTP Jika Cukup Bukti

KPK Diminta Segera Tetapkan Novanto Tersangka e-KTP Jika Cukup Bukti
Setya Novanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menetapkan Ketua DPR, Setya Novanto, sebagai tersangka kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP).

Doli mengatakan, penetapan Novanto yang juga Ketua Umum Golkar sebagai tersangka bisa memperjelas soal keterlibatan Ketua DPR itu.

Dengan begitu, tidak terjadi persepsi liar di publik yang justru akan merusak citra Partai Golkar.
"Kalau KPK memang betul-betul independen, tolong lah kalau sudah dapat bukti yang cukup segera saja tetapkan sebagai tersangka," kata Doli dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/7/2017).

Menurut Doli, jika Setya Novanto sudah tersangka, maka Partai Golkar memiliki argumen yang kuat untuk melengserkan Novanto dari posisi ketua umum.

Posisi yang ditinggal Novanto pun bisa digantikan dengan kader yang lebih bersih sehingga citra partai berlambang pohon beringin itu terselamatkan.

"Saya sejak awal sudah minta, khusus Pak Setya Novanto, saat disebut namanya dalam sidang, dimulai lah pencitraan negatif Partai Golkar. Sudah sepantasnya Novanto diganti tanpa menunggu tersangka," ucap Doli.

Sebaliknya, jika memang KPK tidak memiliki bukti yang cukup, ia meminta lembaga antirasuah tersebut untuk berhenti mengusut Novanto. KPK juga harus menyatakan bahwa Novanto tidak terlibat.

"Tapi kalau KPK belum punya bukti, kenapa kemarin namanya disebutkan (di persidangan)? Harusnya kalau tidak ada indikasi, tidak ada alat bukti, jangan dikasih tahu ke publik," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPR, Setya Novanto, Jumat (14/7/2017) sore selesai diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus (AA) alias Andi Narogong di kasus korupsi e-KTP.

"Keterangan saya sama seperti pemeriksaan yang sebelumnya," kata Setya Novanto sambil berjalan kaki dari lobi KPK ke mobilnya.

Lebih lanjut ditanya soal kebenaran sejumlah pertemuan, Setya Novanto membantah.

"Tidak ada," tegasnya.

Diketahui pemanggilan ini merupakan penjadwalan ulang dimana pada Jumat (7/7/2017) lalu Setya Novanto tidak bisa hadir memenuhi panggilan.

Dalam kasus yang sama, Setya Novanto sudah dua kali diperiksa KPK yaitu pada 13 Desember 2016 dan 10 Januari 2017.

Pemeriksaan terdahulu dilakukan untuk melengkapi berkas dua orang tersangka yang kini menjadi terdakwa, Irman dan Sugiharto.

Setya Novanto dimintai keterangan karena saat proyek e-KTP berlangsung 2011-2012, dirinya menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR dan Bendahara Umum Partai Golkar.

Termasuk Setya Novanto disebut-sebut bersama Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazaruddin dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum sebagai pengendali proyek e-KTP.

Selasa, 16 Mei 2017

Kenapa FPI Tak Gelar Demo Besar-besaran Soal Kasus 'Chat' Rizieq dan Firza?

Kenapa FPI Tak Gelar Demo Besar-besaran Soal Kasus 'Chat' Rizieq dan Firza?
Pimpinan FPI Rizieq Shihab

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Publik justru bertanya-tanya, kenapa pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab terkesan menghindar dari proses hukum.

"Jika dia merasa benar-benar tidak bersalah, semestinya dapat menghadapi proses hukum yang menimpa dirinya dengan ksatria," kata Pengamat politik Islam, Zuhairi Misrawi kepada Tribunnews.com, Selasa (16/5/2017).

Hal ini disampaikan Gus Mis, demikian sapaannya, menanganggapi kuasa hukum Rizieq Shihab, menyatakan kliennya tidak akan kembali ke Indonesia untuk memenuhi panggilan pemeriksaan polisi.

Menurut Kapitra, Rizieq tidak akan memenuhi panggilan polisi karena tidak bersedia diperiksa dalam kasus chat WhatsApp berkonten pornografi yang diduga antara Rizieq dangan Firza Husein.

Intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU) ini menegaskan, ketika Rizieq terkesan menghindar dari proses hukum, publik justru bertanya-nyata, ada apa gerangan.

"Kenapa Rizieq terkesan tidak berani berhadapan dengan aparat penegak hukum," kata Gus Mis.
Atas kasus ini pula Gus Mis berharap polisi tegas dan adil dalam menangani kasus hukum yang menimpa Rizieq.

"Kalau mangkir, sebaiknya dijemput paksa," katanya.

Lebih lanjut Gus Mis menyatakan dulu, FPI adalah pihak yang sangat getol menyuarakan pentingnya moralitas dan pengentasan pornografi.

"Tapi setelah Rizieq diduga terlibat dalam kasus ini, kenapa FPI tidak melakukan demo besar-besaran," ujarnya.

Sebelumnya, Kapitra Ampera, kuasa hukum pimpinan FPI, Rizieq Shihab, menyatakan kliennya tidak akan kembali ke Indonesia untuk memenuhi panggilan pemeriksaan polisi.

"Habib Rizieq tidak akan datang. Bahwa ini bentuk protes karena peristiwa hukumnya tidak ada sebenarnya. Dan kalau ada sebenarnya pun tidak ada hubungannya dengan Habib Rizieq," ujar Kapitra, di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta, Selasa (16/5/2017).

Kapitra mengatakan, Rizieq sebenarnya sudah ingin kembali ke Indonesia.

Namun, rencana kembali ke Indonesia itu ditunda karena Rizieq menilai kasus dugaan pornografi diproses untuk pembunuhan karakter.

Kapitra mengungkapkan bahwa Rizieq saat ini berada di Arab Saudi.

Sebelum ke Arab Saudi, Rizieq berada di Kuala Lumpur, Malaysia, untuk menyelesaikan studi doktoralnya.

Menurut Kapitra, jika polisi ingin mengusut kasus chat WhatsApp berkonten pornografi yang diduga antara Rizieq dangan Firza, maka polisi harus fokus mencari pihak yang memproduksi dan menyebarkan gambar percakapan tersebut.

"Jadi ini kekuatan politik lebih kental, ada executive order di dalamnya sehingga Habib Rizieq jadi target pembunuhan karakter," kata Kapitra.

Jumat, 12 Mei 2017

Polda Metro Berencana Minta Bantuan Polisi Malaysia Memulangkan Rizieq Shihab

Polda Metro Berencana Minta Bantuan Polisi Malaysia Memulangkan Rizieq Shihab
Pimpinan FPI Rizieq Shihab

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Kepolisian Republik Indonesia berencana meminta bantuan Kepolisian Kerajaan Malaysia atau Polis Diraja Malaysia untuk memulangkan pimpinan Front Pembela Islam Rizieq Shihab.

Kepolisian Daerah Metro Jaya membutuhkan keterangan Rizieq terkait kasus dugaan percakapan mesum dengan Ketua Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana Firza Husein. Perempuan itu saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan makar.

Polisi telah melayangkan surat pemanggilan kedua kepada Rizieq, Senin (8/5/2017) lalu untuk pemeriksaan Rabu (10/5/2017). Namun, Rizieq tak memenuhi panggilan kasus yang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya tersubut.

Setelah pemanggilan kedua dilayangkan, polisi dipastikan akan menjemput paksa Rizieq setibanya di Indonesia.

"Dia kan di luar negeri, berarti nanti kita tinggal melakukan penjemputan secara paksa kepada yang bersangkutan," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono di Markas Polda Metro Jaya,Jumat (12/5/2017).

Penasihat hukum Rizieq, Kapitra Ampera menerangkan, saat ini Rizieq tengah menyelesaikan program doktoralnya di Malaysia.

Rizieq tak perlu dijemput paksa, karena diyakininya, akan memenuhi panggilan polisi setelah menyelesaikan pendidikannya. "Tidak usah dipanggil paksa. Minggu depan juga pulang, Insya Allah," ucap Kapitra.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan, polisi mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan Polis Diraja Malaysia. Langkah itu ditempuh, bila Rizieq tak kunjung pulang ke Indonesia untuk dilakukan pemeriksaan.

"Nanti bisa diminta bantuan ke negara lain, memberi tahu kalau dia masih punya urusan di Indonesia. Police to police. Dan itu perlu dianalisis lagi ," kata Setyo.

Polisi telah meningkatkan status kasus percakapan mesum dari penyelidikan menjadi penyidikan. Polisi telah melayangkan surat pemanggilan pertama, dan kedua kepada Rizieq.

Tapi, tak kunjung dipenuhi, hingga polisi berencana menjemput paksa Rizieq. Awal mula kasus itu, lantaran percakapan mesum antara Rizieq dan Firza beredar di dunia maya.

Keduanya sama-sama menyanggah bahwa mereka terlibat dalam percakapan itu. Namun, percakapan mesum itu dianggap telah meresahkan masyarakat. Hingga Aliansi Mahasiswa Anti Pornografi melaporkan percakapan mesum itu, dengan nomor P/510/I/2017/PMJ/Dit Reskrimsus.

Terlapor masih status penyelidikan. Pelaporan didasarkan pada pasal 4 ayat (1) juncto pasal 29 dan/atau pasal 32 UU 44/2008 tentang pornografi, serta pasal 27 ayat (1) juncto pasal 45 ayat (1) UU 11/2008 tentang ITE.

Dugaan Korupsi Alquran, KPK Kembali Panggil Nurul Iman Mustofa

Dugaan Korupsi Alquran, KPK Kembali Panggil Nurul Iman Mustofa
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (JPG)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Penyidik KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap politikus Demokrat, Nurul Iman Mustofa. Pemeriksaannya sebagai saksi kasus korupsi pengadaan Alquran di Kementerian Agama (Kemenag) untuk tersangka Fahd El Fouz atau Fahd Arafiq.

Sebelumnya, Nurul sempat dipanggil penyidik KPK pada Rabu (10/5/2017) lalu. Akan tetapi, mantan anggota DPR itu mangkir. "Ini merupakan penjadwalan ulang, setelah yang bersangkutan tidak hadir pada pemeriksaan sebelumnya," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Kantornya, Jumat (12/5/2017).

Meski begitu, hingga saat ini, Nurul Iman belum juga tampak mendatangi gedung KPK. Sejak 27 April 2017, KPK telah menetapkan Fahd sebagi tersangka korupsi pengadaan Alquran dan proyek pengadaan alat laboratorium Madrasah Tsanawiyah tahun anggaran 2011-2012 di Kemenag. Fahd diduga menerima uang sebesar Rp3,4 miliar dari total anggaran proyek sebesar Rp14,8 miliar.

Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) itu menjadi tersangka ketiga setelah mantan anggota Komisi VIII DPR, Zulkarnaen Jabar dan anaknya, Dendy Prasetya telah lebih dulu ditahan.

Rabu, 10 Mei 2017

Seruan Tangkap Rizieq Menggema di Aksi Dukungan Terhadap Ahok

Seruan Tangkap Rizieq Menggema di Aksi Dukungan Terhadap Ahok - JPNN.COM
Massa pendukung Basuki T Purnama yang masih menggelar aksi di depan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu (10/5) malam. Foto: Fathan Sinaga/JPNN.Com

jpnn.com - Para pendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengikuti acara Malam Solidaritas atas Matinya Keadilan di Tugu Proklamasi, Jakarta, Rabu (10/5). ‎ 

Mereka tampak mengenakan baju hitam dan menyalakan lilin. 

Di tengah acara, para pendukung menyanyikan beberapa lagu nasional, seperti Bagimu Negeri dan Indonesia Raya. Mereka juga menyampaikan orasi berkaitan dengan hasil persidangan Ahok. 

Selain itu, mereka juga menyerukan nama Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq. Mereka meminta agar Habib Rizieq ditangkap. 

"‎Tangkap, tangkap, tangkap si Rizieq, tangkap si Rizieq sekarang juga," teriak mereka. 

‎Kemudian, mereka juga menyerukan nama Ahok yang kini berada di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. 

Di mana Ahok ditahan setelah dinyatakan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara terbukti bersalah melakukan penodaan agama. 

Ahok divonis majelis hakim dengan dua tahun penjara. Massa yang hadir meminta agar Ahok dibebaskan. 

"Bebas, bebas, bebaskan Ahok, bebaskan Ahok sekarang juga," ucap para pendukung. 

‎Malam Solidaritas atas Matinya Keadilan ‎merupakan bentuk dukungan kepada Ahok. Acara itu diselenggarakan berkaitan dengan proses persidangan terhadap Ahok. 

"‎Acara ini sebenarnya inisiatif dari banyak relawan Ahok dan Djarot, terutama Pak Ahok, yang merasa hasil akhir dari proses pengadilan tidak menggambarkan proses persidangan sendiri. Jadi, ada ketidakadilan," kata salah satu inisiator acara, Raja Juli Antoni.

Polisi Temukan Bukti Transfer dalam Kasus Pungli di Rutan Pekanbaru


Napi Rutan Pekanbaru saat ditangkap polisi (Istimewa)

KRIMINALITAS.COM, Pekanbaru – Jajaran Ditreskrimsus Polda Riau memberi sinyal bahwa akan ada tersangka dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam kaburnya ratusan Rutan Kelas II B Sialang Bungkuk, Pekanbaru.

“Mungkin sudah ada tersangkanya. Besok kami coba gelar perkara untuk ditingkatkan menjadi penyidikan,” kata Kabid Humas Polda Riau, Kombes Guntur Aryo Tejo di Pekanbaru seperti dilansir dari Antara, Rabu (10/5/2017).

Sejauh ini, pihaknya sudah memeriksa 16 orang soal dugaan pungli tersebut. Dari pemeriksaan itu, polisi menemukan adanya bukti transfer dari narapidana ke sipir rutan.

“Kalau keterangan napi, keluarga korban, dan petugas rutan baru satu alat bukti. Bukti lainnya dokumen bukti transfer. Syukur-syukur ada yang mengaku itu sudah tiga alat bukti dan ada tersangkanya untuk ditingkatkan ke penyidikan,” tutup dia.

Sekadar informasi, para penghuni Rutan Pekanbaru ternyata sering diperas oleh sipir. Cara pemerasan itu dilakukan dengan menumpuk 1.800 tahanan dalam satu ruangan sekaligus.

Apabila ada tahanan atau napi yang ingin pindah ruangan, maka pegawai rutan akan meminta uang dengan jumlah jutaan rupiah.

“Staf rutan sengaja membiarkan ruangan begitu padat untuk diperas. Kita tak ada toleransi yang begitu, memeras dan mengambil uang. Mudah-mudahan cukup bukti, terserah polisi bagaimana caranya,” ujar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly beberapa waktu lalu.

Datangi Mako Brimob, Goenawan Mohamad Usul Pasal Penistaan Agama Dicabut

Datangi Mako Brimob, Goenawan Mohamad Usul Pasal Penistaan Agama Dicabut
Goenawan Mohamad

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Budayawan Goenawan Mohamad mengusulkan peraturan yang membuat Basuki Tjahaja Purnama menjadi pesakitan segera dicabut.

Menurut wartawan senior ini, undang-undang tersebut adalah produk pemerintah orde baru untuk membungkam suara rakyat.

"Ahok dituntut dengan undang-undang penistaan agama yang hanya berlaku di negeri yang agak aneh, Pakistan. Ini undang-undang yang diterapkan orde baru untuk membungkam pikiran dan pendapat," ujar Goenawan di depan gerbang utama Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Rabu (10/5/2017).

Dirinya menjelaskan bahwa pasal penistaan agama layak dipertanyakan.

Menurutnya tidak ada ukuran jelas seseorang menghina agama atau tidak.

"HB Jasin dulu dihukum hanya karena memuat cerita pendek yang sebenarnya tidak menghina. Jadi menghina atau tidak itu menurut siapa? Undang-undang ini harus dicabut," katanya.

Seperti diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta memerintahkan agar menahan terdakwa penodaan agama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Perintah tersebut karena Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penodaan agama.

Pada sidang vonis, majelis hakim memvonis Ahok pidana penjara dua tahun.

Senin, 08 Mei 2017

Viral! Video Pengakuan Tahanan Rutan Sialang Bungkuk Sungguh Mengejutkan!

Viral! Video Pengakuan Tahanan Rutan Sialang Bungkuk Sungguh Mengejutkan!
Personel Brimob mengamankan gerbang sisi kanan Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Jumat (5/5/2017). Gerbang ini menjadi akses keluar tahanan yang berusaha kabur.

TRIBUNWOW.COM - Sebuah video berisi pengakuan tahanan yang kabur dari Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru menjadi viral di media sosial, Senin (8/5/2017).

Dalam video tersebut terlihat empat tahanan yang berhasil dibekuk oleh polisi di sebuah hutan.

Setelah dibekuk, empat tahanan ini langsung diinterogasi oleh para polisi yang menangkapnya.

Mereka pun mengakui alasannya kabur dari Rutan Sialang Bungkuk, tempat mereka ditahan.
Pengakuan mereka pun cukup mengejutkan.

Video ini diunggah oleh akun Instagram bernama @infia_fact pada, Senin (8/5/2017).