Tampilkan postingan dengan label Sandiaga Uno. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Sandiaga Uno. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 05 Mei 2018

Sambil Tunjuk Sandiaga, Bu Susi: Berengsek!


Sambil Tunjuk Sandiaga, Bu Susi: Berengsek! - JPNN.COM
JAKARTA, Berita Pojok - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti enggan menerima tawaran Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno untuk menjadi pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2019.
"Gurauan Pak Sandi itu tidak usah didengar. Saya tidak pikir cawapres, tidak pikir capres. Pikirnya kerja, suka di laut, lautnya terjaga, nelayannya kaya. Itu yang paling penting," ujar Susi di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, Sabtu (5/5).

Susi menilai tawaran dari Sandiaga merupakan sebuah candaan.
"Pak Sandi ini kalau ngeledek kebangetan,” tambah Susi.
Saat itu, Susi juga sempat mengancam Sandiaga yang terus menggodanya.
"Ini berengsek emang (menunjuk Sandi). Dia belum tahu saya bisa kejam dan galak," tegas Susi.
Susi dan Sandiaga hadir di Pulau Tidung untuk mengikuti lomba olahraga air.
Mereka sempat berenang dan bermain paddling selama kurang lebih 20 menit.
Setelah itu, mereka berlari melintasi Jembatan Cinta untuk mencapai garis finis.
Lomba yang bertujuan membersihkan pesisir pantai itu akhirnya dimenangi Susi.

Sumber : jpnn.com

Senin, 30 April 2018

Anies Sibuk ke Luar Negeri, Arbi: Ada Agenda Besar dan Tak Peduli Gagal di Jakarta


Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meresmikan lintas bawah Kartini.
JAKARTA, Berita Pojok - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tengah disibukkan dengan kunjungan ke sejumlah negara. Setelah Maroko dan Turki pada pekan lalu, ia akan kembali melanjutkan lawatannya ke Amerika, Minggu (29/4/2018).
Menanggapi itu, pengamat politik Arbi Sanit mengatakan, kunjungan tersebut harusnya ditandai dengan kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) soal pembangunan di Jakarta.
"Jakarta sedang membangun, kalau dia kesana harus ada sejumlah kerja sama yang diteken. Itu penting. Kalau gak, gak terbukti dia bekerja untuk DKI, kalau gak ada kerja sama yang diteken, ngapain dia di sana?" kata Arbi kepada NNC, Minggu (29/4/2018).

Karena jika tidak ada bukti kerja sama dari kunjungan itu, Arbi menyebut, lawatan Anies ke sejumlah negara hanya menghabiskan anggaran dan waktu.
"Ada proyek-proyek apa yang diteken di sana? Apakah ada kerja sama soal ekonomi, investasi dalam sebagainya? Jangan hanya jalan-jalan habisin uang, habisin waktu. Kalau gak ada yang diteken, berarti dia kesana hanya ingin ngibulin warga," paparnya.
Di sisi lain Arbi melihat, kunjungan yang dilakukan Anies lebih kepada agenda besar yang tengah dirancang untuk mendukung perjuangannya maju di Pilpres 2019.
"Ini dia membangun sesuatu kekuatan untuk mempersiapkan kemenangan dia di Pilpres 2019. Jadi ini strategi. Dibaliknya itu ada rencana besar," ucap dia.
"Dia sudah mulai melakukan diplomasi luar negeri untuk dukungan kalau dia berjuang dan bisa maju di Pilpres 2019. Pikirannya untuk jauh ke depan," sambungnya.
Bahkan Arbi berkesimpulan, demi meraih ambisi besarnya untuk maju di Pilpres 2019, Anies terkesan tidak peduli dengan berbagai persoalan ibukota dan merealisasikan janji-janji kampanye saat Pilkada DKI.
"Program kerjanya sudah berantakan sejak awal. Dari awal sudah dilihat, sudah diperkirakan akan gagal urus Jakarta. Dia gak peduli gagal. Karena dia punya rencana besar yang lain.
Dia kalah atau menang urus Jakarta gak ada soal. Yang penting mereka memajukan isu untuk untuk 2019," tandasnya.
Sekadar informasi, Anies ke Los Angeles kabarnya diundang di acara Annual Global Conference 2018, sekaligus ia akan melakukan kerja sama sister city antara Los Angeles dan Jakarta.
Sementara kunjungan Anies di Casablanca, Maroko beberapa waktu lalu juga terkait smart city. Sedangkan di Istanbul, Turki, ia membahas masalah air,  transportasi, dan kebudayaan.
"Kita tidak boleh lagi hadir sekadar sebagai penonton. Kita harus bisa ikut menentukan arah pembicaraan dan membagikan gagasan untuk dijadikan referensi bagi dunia luar. Itulah yang dicontohkan oleh para pendiri Republik, mereka hadir di kancah dunia dan mewarnai," begitulah salah satu pernyataan Anies saat kunjungan ke Maroko.

Sumber : netralnews.com

Relawan #2019GantiPresiden Berulah, Sandi: CFD Milik Bersama, The Power Of Love


Sandi: CFD milik bersama, The Power Of Love.
JAKARTA, Berita Pojok - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menanggapi relawan yang mengenakan kaus #2019GantiPresiden dan mengintimidasi sejumlah pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kawasan car free day (CFD), Bundaran Hotel Indonesia pada Minggu (29/4/2018) kemarin.
Sandi mengaku menyesalkan ulah sejumlah oknum berkaus #2019GantiPresiden itu, karena kawasan CFD harusnya dijadikan tempat bersosialisasi dan menebar cinta kasih.

"CFD kan kita miliki bersama dan sangat kondusif. Dan dalam belasan tahun CFD ada itu sangat kondusif. Mari kita jaga CFD ini milik bersama dan kita harus gunakan untuk mendapatkan cinta. The power of love," kata Sandi di Jakarta, Minggu (29/4/2018) malam.
Untuk itu Koordinator Tim Pemenangan Capres Partai Gerindra ini mengimbau semua pihak agar kawasan CFD tidak disalahgunakan untuk kepentingan kelompok yang berpotensi memecah belah sesama warga.
"Ini kan ruang terbuka dan sangat diperlukan warga Jakarta jadi kami imbau jangan kita pakai untuk hal yang memecah," tegas Sandi.
Lebih jauh ia menyebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengusut kasus intimidasi kelompok #2019GantiPresiden tersebut.
"Eskalasinya nanti akan koordinasikan dengan Bawaslu karena Pergubnya sudah sangat baik. Kita tunggu hasilnya. Kita telaah dan kasih tindakan tegas," pungkasnya.

Sumber : netralnews.com

Rabu, 25 April 2018

Amien Rais Ceramah di Balai Kota, Anies Disebut Bermanuver Politik


Amien Rais Ceramah di Balai Kota, Anies Disebut Bermanuver Politik
Jakarta, Berita Pojok - Pengamat Politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito menangkap sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengizinkan Amien Rais berceramah di Balai Kota, Jakarta Pusat, sebagai manuver politik. Menurut Arie, resiko Amien akan melancarkan ceramah yang kontroversial sudah disadari dan Anies memilih membiarkan itu terjadi.
"Kalau Anies mengundang Pak Amien itu bukan tanpa sengaja, pasti sengaja. Dan Anies sudah memperkirakan isinya apa. Jadi artinya Anies menyampaikan kepada publik bahwa memfasilitasi Pak Amien itu tahu apa yang akan dibicarakan Pak Amien," kata Arie kepada detikcom, Kamis (26/4/2018).

"Harusnya dia mengantisipasi. Pak Amien kan jelas begitu. Memang Pak Amien kan begitu orangnya, sudah lama menyerang Jokowi," sambung Arie.
Arie menduga Anies sengaja membiarkan Amien Rais menyampaikan ceramah berbau politik karena keduanya memang berasal dari kelompok politik yang sama. Namun dengan begitu, Arie menilai Anies sengaja membenturkan posisinya.
"Anies memang bagian dari Pak Amien Rais, yang dalam posisi politik kan dekat terutama dalam Pilkada DKI. Itu masih terbawa meski Anies sebagai gubernur yang bawahannya presiden. Terjadi benturan kepentingan antara posisi dirinya yang gubernur, yang mestinya tidak masuk ranah itu. Itu yang saya kira benturan, itu sekali lagi, mestinya nggak perlu terjadi kalau Anies itu mendudukan porsinya sebagai gubernur," jelas Arie.
Arie lalu berpendapat jangan-jangan Anies menyadari benturan itu dan sengaja memilihnya sebagai bentuk dari manuver politik.
"Tapi dalam posisi seperti itu jangan-jangan Anies menjadikan itu pilihan. Jadi intinya benturan itu disadari oleh Anies. Artinya dia memilih resiko itu, Itu bagian dari manuver politik. Itu nggak etis. Benturan kepentingan dia sadari tapi dia pilih," tutur Arie.
Arie menegaskan sebagai gubernur semestinya Anies bersikap netral dan menjalankan kenetralan itu di kantornya, Balai Kota. Arie menambahkan, Balai Kota merupakan fasilitas negara yang seharusnya netral dari kepentingan politik.
"Fasilitas negara, kantor pemprov itu harusnya netral. Tapi Anies mungkin sedang bermanuver. Apakah manuver ini menjadi panen kritik atau menjadi modal untuk kelompoknya. Ini bukan sesuatu yang netral mengundang Pak Amien ke Balai Kota. Ini bukan sesuatu tanpa sengaja. Ini bagian dari manuver politik. Cara publik merespon pasti dikritik habis-habisan, tapi saya kira nggak perlu terpancing dengan manuver ini," tutup Arie.

Sumber : news.detik.com

Sabtu, 21 April 2018

Tentang Laporan Ombudsman. Dari Turki, Anies Baswedan menugasi wakilnya agar berkoordinasi dengan TGUPP


Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi sambutan sembari menunjukkan maket desain rumah pemberian warga dalam acara peringatan 2 tahun penggusuran Kampung Akuarium di Penjaringan, Jakarta, 14 April 2018. Dalam acara terebut, warga memberikan maket desain rumah untuk diusulkan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan membangun kembali permukiman mereka. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jakarta, Berita Pojok - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung laporan Ombudsman tentang penataan kawasan Tanah Abang dalam telekonferensi kemarin, Jumat, 20 April 2018.
Dari Turki, Anies Baswedan menugasi wakilnya, Sandiaga Uno, agar berkoordinasi dengan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bidang Harmonisasi Regulasi untuk menanggapi temuan Ombudsman.


"Update laporan Ombudsman, Tim sebutkan ada beberapa yang perlu direspons," katanya. "Kalau perlu mereka (TGUPP) dipanggil."
Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya menemukan empat empat maladministrasi dalam penutupan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang. Pemda DKI diminta membebaskan jalan itu dari PKL dan membuka lagi Jalan Jatibaru Raya untuk umum.
Menurut Pelaksana Tugas Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Dominikus Dalu, laporan temuan masalah Tanah Abang akan menjadi rekomendasi Ombudsman RI jika tak ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari sejak 26 Maret 2018.

Sumber : TEMPO.CO

Jumat, 20 April 2018

Sandiaga Salah Kostum, Berbaju Olahraga Temui Finalis Abang-None


Sandiaga Salah Kostum, Berbaju Olahraga Temui Finalis Abang-None
Jakarta, Berita Pojok - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno salah kostum saat bertemu finalis Abang-None Jakarta. Sandiaga mengenakan baju olahraga, meski para finalis Abang-None berbusana formal.
"Mohon maaf saya saltum (salah kostum) karena saya dibilangnya olahraga bareng," kata Sandiaga di Balai Agung, Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Sabtu (21/4/2018).

Di Balai Kota, Sandiaga memberikan pembekalan kepada finalis Abang dan None Jakarta tingkat wilayah kota administrasi dan kabupaten. Sandiaga sebenarnya ingin berolahraga bersama para finalis.
"Tapi ya gitulah namanya juga birokrasi ya. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, bapak capek. Padahal saya ingin lari sama Abnon dan kemarin di Kepulauan Seribu, saya sudah janji pokoknya di sesi ini kita akan lari 7 km," tutur Sandiaga.
Dalam pembekalannya, Sandiaga juga ingin Abang-None DKI bisa menjadi duta olahraga. Harapan Sandiaga, Abang-None bisa menularkan gaya hidup sehat kepada warga Jakarta.
"Kami juga ingin mereka menjadi duta olahraga, sport. Apalagi mau Asian Games. Jadi mereka nanti akan ada sesi juga, pakaian olahraga Jumat setiap minggu. Sepanjang tahun nanti, kami inginkan mereka juga aktif mempromosikan gaya hidup sehat. Itu yang kami inginkan dari mereka," tutur Sandiaga.

Sumber : news.detik.com

Ombudsman : Jika Surat Teguran dilayangkan, dipastikan Anies Baswedan dibebastugaskan dari jabatan Gubernur DKI Jakarta.


Hasil gambar untuk ombudsman anies baswedan
Berita Pojok -- Teguran yang dilayangkan Ombudsman Republik Indonesia terkait maladministrasi penataan kawasan Tanah Abang tahap pertama dinilai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Perwakilan Jakarta Raya Ombudsman Republik Indonesia, Dominikus Dalu belum diindahkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pihaknya pun akan bersurat mengingat teguran sudah berlalu sejak sebulan lalu, tepatnya 25 Maret 2018.
"Rencananya, kami akan bersurat sebagai monitoring tindak lanjut LAHP (Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan) terkait Tanah Abang. Pekan depan tenggat waktu bagi Pemprov DKI untuk menginformasikan langkah korektif, selanjutnya dalam 30 hari berikutnya rencana harus dieksekusi," ungkapnya dihubungi pada Kamis (19/4/2018).

Dirinya berharap agar teguran yang disampaikan dapat ditanggapi serius oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jalan Jatibaru Raya yang dinilai bermasalah pun harus segera dibebaskan dari Pedagang Kaki Lima (PKL).
Langkah tersebut harus dilakukan, bukan sekedar kunjungan informal yang dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah beberapa waktu yang lalu.
"Tanggapan masih informal, Sekda waktu berkunjung sekitar dua minggu lalu bilang akan koordinasi internal dengan dinas terkait dan akan menyampaikan hasilnya kepada kami. Tapi, sampai sekarang belum ada kelanjutan," ungkapnya.
Apabila sikap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak berubah dalam tenggat waktu 60 hari, dirinya menegaskan pihaknya akan meningkatkan status laporan menjadi rekomendasi.
Apabila terjadi, dipastikan Anies Rasyid Baswedan dibebastugaskan dari jabatan Gubernur DKI Jakarta.
"Tenggat waktunya sudah jelas, kalau tidak dilaksanakan dalam waktu 60 hari akan keluar rekomendasi dengan segala konsekuensinya," katanya

Sumber : tribunnews.com

Tiba di Turki Sandiaga Langsung Video Call Anies. Punya Sensasi Unik, Baca Deh

Suasana Video Call Anies dan Jajarannya Punya Sensasi Unik, Baca Deh
Berita Pojok -- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, melakukan telekonferensi dengan Gubernur DKI, Anies Baswedan lewat sambungan video call Skype.
Sandiaga melambaikan tangannya ke kamera dan Anies membalasnya dengan senyuman serta menyapa jajarannya yang berada di ruang kerja Jakarta Smart City, Balai Kota DKI.
"Tadi malam kita sampai dan sekarang waktu 07.00 pagi waktu Turki. Disini suasananya baru seperti fajar. Lihat gedungnya masih belum ada matahari. Tapi lihat dari sini Jakarta sepertinya sudah penuh semangat, dari jauh sudah kedengaran yang cantik-cantik sudah berhasil menaklukkan," sapa Anies dalam video call tersebut.

Sandiaga pun langsung melaporkan beberapa hal kepada Anies terkait perkembangan Jakarta selama ditinggal oleh Anies ke Casablanca dan Turki.
"Pertama tentang bagaimana Satpol PP emak-emak kemarin berhasil menegakkan peraturan dan ketentuan di dua lokasi berderet. Saya dengan gembira bisa melaporkan bahwa Exotic bisa ditutup dan dilakukan dengan baik," ujar Sandiaga.
Laporan Sandi tersebut langsung disambut dengan laporan dari Kepala Satpol PP, Yani Wahyu Purwoko, yang mengabarkan kondiri Jakarta saat ini.
"Saya sampaikan sampai dengan saat ini kondisi Jakarta aman tertib. Kemarin kami sudah lakukan pengamanan. Tempat usaha. Dengan 60 Satpol PP wanita dan 10 PPNS semua berjalan lancar dan tidak ada hambatan," ujar Yani.
Tak hanya itu, Sandiaga juga melaporkan terkait dengan perkembangan koridor 13 yang telah ditinjau olehnya beberapa waktu lalu.
Kita ingin laporkan koridor 13 koordinasi dengan dishub sudah di uji coba selama satu minggu. Kami sudah coba dua malam lalu. Animo masyarakat sudah mulai timbul. Sekarang sudah 17.500 yang gunakan, lonjakkannya 30%," lapor Sandi.
Direktur PT Transjakarta, Budi Kaliwono, menambahkan bahwa ada beberapa hambatan di koridor 13 saat ini.
"koridor 13 sudah 9 bulan dan belum ada lampu penerangan kalau masuk ke tol itu gelap sekali. Tapi kami tetap utamakan keselamatan. Kami pandu dengan mobil yang arahnya sesuai dan kecepatan tidak ugal-ugalan," ujarnya.
Hal terakhir yang dibahas oleh Sandiaga adalah terkait program road to WTP.
"road to WTP kami sudah lakukan pertemuan awal dengan Bapak. Dapat kami laporkan yang sekarang jadi perhatian kita adalah aset kita. Jadi sekarang memastikan aset-aset dicatat dengan baik dan bisa diterima oleh Bapak," tutur Sandiaga.
Anies pun menerima laporan tersebut dengan gembira dan mengapresiasi kinerja Pemprov yang sedang dalam kendali Sandiaga.
"Ada beberapa pertama terkait dengan penutupan kita senang dan bahagia bahwa kota Jakarta jalankan tugas untuk menegakkan aturan dengan prinsip-prinsip daerah modern. Pencabutan izin dilakukan dengan otoritas. Yang kita miliki adalah otoritas. Itu yang kita gunakan. Jakarta adalah kota untuk menertibkan dan tidak pandang bulu. Siapa yang tidak tertib maka akan tindak. Dan ibu-ibu (Satpol PP) itu keren itu," ujar Anies.
"Fasilitas conference kita bisa dimanfaatkan. Saya sekarang merasa sedang diruangan saya di Jakarta," sambungnya.
Sandi pun menutup pembicaraan tersebut. "Ok sampai ketemu minggu depan pak," tutup Sandi.

Sumber : wartakota.tribunnews.com

Kamis, 19 April 2018

Sandi : Belum Bicarakan Cawapresnya Prabowo, Yang Prioritas Adalah Perbaikan Ekonomi Rumah Tangga


Sandi : Belum Bicarakan Cawapresnya Prabowo, Yang Prioritas Adalah Perbaikan Ekonomi Rumah Tangga
JAKARTA, Berita Pojok - Ketua DPP Partai Gerindra yang juga Wakil Gubernur DKI, Sandiaga Uno mengatakan Calon Wakil Presiden untuk dipasangkan dengan Prabowo Subianto saat ini belum membicarakan nama, Saat ini masyarakat Indonesia menginginkan perbaikan ekonomi.
"Belum ada belum bicara nama tapi kita Alhamdulillah banyak dapat masukan dan semakin hari kita lihat dengan data yang kita miliki bahwa masyarakat indonesia menginginkan perbaikan ekonomi."Ujar Sandiaga Uno di Hatel JORR W2 Transjakarta, Rabu (18/4/2018).
Sandi mengatakan saat ini masyarakat Indonesia menginginkan perubahan khususnya ekonomi rumah tangga.

"Khususnya ekonomi rumah tangga dan harapan mereka pemerintah baru nanti 2019 menjadi pemerintahaan yang bisa menyelesaikan masalah lapangan kerja, masalah biaya hidup yang semakin mahal, masalah harga pangan dan tentunya pemerintahan yang lebih bersih."katanya.
Ia menambahkan saat ini mayoritas masyarakat Indonesia mengingikan pemerintahan baru.
"kita bisa lihat masyarakat Indonesia mayoritas menginginkan pemerintahan baru." Katanya.
Sandi mengatakan saat ini PKS dan PAN sudah mengajukan nama-nama cawapres.
"PKS mengajukan dan ada lagi lebih lagi nama-nama yang diajukan PAN juga mengajukan nama, masyarakat juga mengajukan nama-nama jadi ini semua kita tabulasikan." Ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Ia Mengatakan saat ini Gerindra sangat terbuka terhadap nama-nama yang diajukan untuk menjadi Calon Wakil Presiden.
"Tidak perlu dikalangan Sipil, tidak perlu pak wakil ini harus Sipil, harus Militer, harus Ekonomi, kita betul betul terbuka."
Saat ini nama yang diajukan oleh PAN salah satunya adalah Zulkifli Hasan, menurutnya Zulkifli memilki Track Record yang baik.
"Pak Zulkifli Hasan yang diajukan dan ada beberapa nama lagi, salah satunya Zulkifli yang diajukan pak Zulkifli memiliki track record yang baik." katanya.

Sumber : TRIBUNNEWS.COM

Rabu, 18 April 2018

Sindir Sandiaga, Jokowi Sebut Masa Baliho Asian Games Kalah dengan Baliho Cak Imin


Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno.
JAKARTA, Berita Pojok - Mantan Gubernur DKI yang kini menjadi Presiden, Joko Widodo menyindir soal baliho Asian Games 2018 yang kalah mentereng dengan baliho Cawapres Muhaimin Iskandae alias Cak Imin.
Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Dia mengaku mendapat perintah dari Presiden Jokowi untuk lebih menggencarkan promosi perhelatan Asian Games 2018 di Jakarta.
Menurut Sandi, perintah itu disampaikan Jokowi saat rapat terbatas membahas kemajuan persiapan Asian Games 2018 di Istana Bogor.

Bahkan, Jokowi melontarkan guyonan tentang promosi Asian Games 2018 yang menurutnya kalah massif dibandingkan billboard atau baliho yang memajang wajah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
"Presiden sempat joking, 'Kok saya lebih sering lihat billboard Cak Imin, billboard politikus-politikus, daripada billboard Asian Games'," kata Sandi menirukan keluhan Jokowi di Tarakan, Jakarta, Rabu, (18/42018).
Adapun, gelaran Asian Games 2018 akan berlangsung pada Agustus 2018 di Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan. Ajang ini digadang-gadang sebagai momentum kebangkitan Indonesia di arena internasional.
Sejumlah survei yang dilakukan pemerintah DKI melalui Smart City, tingkat awareness masyarakat Jakarta terhadap Asian Games 2018 masih rendah.
Bahkan, awal Maret 2018, Sandi menyebut baru 20 persen warga Jakarta yang mengetahui tahu akan ada gelaran Asian Games.
Sandi mengaku angka itu sudah mengalami peningkatan kendati belum mencapai 50 persen. "Sekitar 30-35 persen. Kami harapkan di atas 50 persen," ujarnya.
Karena itu, Sandi memastikan, Pemprov DKI akan lebih menggencarkan lagi sosialisasi dan promosi dalam 120 hari menjelang hari H pembukaan Asean Games 2018.
Dijelaskan, bahwa sejumlah kegiatan promosi yang akan digelar antara lain lari kampung dan festival Asian Games di Monumen Nasional (Monas).
"Prinsipnya akan kami tingkatkan secara lebih masif lagi," kata wagub DKI Jakarta itu.

Sumber : netralnews.com

Senin, 16 April 2018

Demo di Balkot, FAM Jaya: Anies-Sandi Nol Besar


demo Front Aksi Mahasiswa Jakarta Raya (FAM Jaya)
JAKARTA, Berita Pojok - Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas yang tergabung dalam Front Aksi Mahasiswa Jakarta Raya (FAM Jaya), menggelar aksi unjuk rasa depan Balai Kota Jakarta, Senin (16/4/2018).
Tujuan mereka berunjuk rasa adalah untuk mengingatkan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno menepati janji kampanye di Pilkada DKI 2017 lalu.
"FAM Jaya akan berjuang untuk mengingatkan Anies-Sandi dalam menjalankan pemerintahannya agar memegang teguh komitmen terhadap seluruh Janji kampanyenya kepada seluruh warga DKI," kata Koordinator FAM Jaya, Ahmadi Rizkiansyah di depan Balai Kota.

Pasalnya, disebut Ahmadi, selama 6 bulan Anies-Sandi memimpin, belum ada janji kampanye mereka yang terealisasi.
"Warga memilih pasangan Anies-Sandi karena janji yang ditawarkan, tetapi realisasinya masih 'nol besar‘ alias belum ada sama sekali setelah 6 bulan berkuasa," ujarnya.
Adapun beberapa janji yang disebut FAM Jaya belum dilaksanakan Anies-Sandi sesuai janji kampanye, yakni Program Rumah DP 0, Ok Oce, dan Program KJP Plus.
"Segera tunaikan janji politik modal bergulir OKE OCE, rumah DP 0% tanpa syarat memberatkan dan KJP Plus untuk seluruh siswa tanpa pandang bulu," tegas Ahmadi.
Tak hanya itu, FAM Jaya juga menilai Pemprov DKI menutup akses warga dalam proses pengambilan kebijakan dan transparansi anggaran dalam penyusunan APBD.
"Partisipasi publik sebagai indikator perubahan di Jakarta tak ada sama sekali karena Anies Sandi menerapkan 'manajemen tertutup' dalam pemerintahannya," ungkapnya.
"Segera buka akses keterbukaan publik dan transparansi pengambilan kebijakan termasuk penyusunan APBD DKl," demikian tuntutan FAM Jaya yang disampaikan Ahmadi.

Sumber : netralnews.com

Minggu, 15 April 2018

Anies-Sandi Bentuk Tim Pengelola Program Rumah DP Rp0

Anies-Sandi Bentuk Tim Pengelola Program Rumah DP Rp0
Jakarta, Berita Pojok -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membentuk Unit Pelayanan Teknis (UPT) untuk program rumah DP (down payment/uang muka) nol rupiah.
"Hari ini akan dibentuk dulu UPT-nya, jadi nanti akan ditunjuk personelnya," kata pria yang akrab disapa Sandi itu saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Senin (16/4).
Setelah UPT dibentuk, kata Sandi, proses pendaftaran untuk rumah DP nol tersebut akan segera bisa dilakukan.

Sandi berharap peraturan gubernur (pergub) untuk rumah dengan uang muka nol rupiah bisa segera diterbitkan.
Menurut Sandi, pergub tersebut akan mengatur sejumlah ketentuan terkait dengan program rumah DP nol rupiah. Beberapa di antaranya adalah soal pembengkakan UPT hingga skema pembiayaannya.
Untuk skema pembiayaan, Sandi berharap akhir bulan ini sudah ada kesepakatan dan keputusan.
"Ya akhir bulan targetnya, kita lihat jadwal Pak gubernur (Anies Baswedan), saya ingin secepatnya," ujar Sandi.
Di sisi lain, Sandi juga mengantisipasi munculnya calo dalam program rumah DP nol rupiah tersebut. Calo, kata Sandi, akan menjadi tantangan bagi pemprov saat meluncurkan sebuah kebijakan.
Dia berharap masyarakat bekerja sama mengawasi pelaksanaan program Pemprov DKI tersebut.
"Misalnya unit ini yang sudah dipesan diperdagangkan, kami akan langsung meng-cancel dan memasukkan kembali unit itu ke dalam inventory kami, karena tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh seperti itu," tuturnya.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) DKI Jakarta telah menargetkan pembentukan UPT untuk mengelola program rumah DP nol rupiah pada pertengahan April 2018. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun diminta untuk meneken pergub soal pembentukan UPT tersebut paling lambat 16 April 2018.
Jika UPT sudah terbentuk, warga bisa mulai memesan rumah DP nol rupiah yang sudah mulai dibangun Pemprov DKI yakni Klapa Village di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
Rencananya, akan ada sebanyak satu menara di Klapa Village terdiri dari 703 unit rumah yang diperuntukkan bagi progam tersebut. Rinciannya, 513 unit seluas 36 meter persegi berisi dua kamar, serta 190 unit seluas 21 meter persegi dengan satu kamar.

Sumber : CNN Indonesia

Jumat, 13 April 2018

Tarik Janjinya, Anies Akan Kelola Pulau Reklamasi?


Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.
Berita Pojok - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menentukan nasib pulau reklamasi C dan D yang sudah terlanjur dibangun. Dia ingin mengelola pulau tersebut semaksimal mungkin untuk kepentingan publik.
"Kita akan mengelola tempat (Pulau C dan D) yang sudah terlanjur jadi semaksimal mungkin bagi kepentingan publik," ujar Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/4).
Namun sebelum itu, harus ada pembahasan lebih dalam dengan institusi terkait karena reklamasi bukan hanya menjadi wewenang Pemprov DKI, tetapi juga pemerintah pusat.

"Tentu harus ada pembahasan, tapi sebelum kita sampaikan raperda harus ada pembentukan institusi-institusi yang memang diamanatkan oleh perpres (peraturan presiden) dan oleh perda (peraturan daerah)," jelasnya.
Kemudian, Anies menegaskan bahwa persoalan reklamasi tidak dicantumkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) DKI Jakarta tahun 2017-2022. Artinya, Pemprov DKI sudah pasti memberhentikan proyek yang dikerjakan di Teluk Jakarta itu.
Reklamasi teluk Jakarta
"Kalau RPJMD kan menjelaskan apa yang akan kita kerjakan, jadi dari situ Anda bisa lihat jelas, apa yang kita kerjakan tidak menyebutkan soal reklamasi," tegas dia.
Lebih lanjut, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu mengatakan, dengan tidak adanya persoalan reklamasi dalam RPJMD maka dirinya telah menepati janji kampanye yang digaungkannya bersama Wakil Gubernur Sandiaga Uno saat Pilkada 2017 lalu.
"Artinya bahwa itu bukan dari rencana kita dan sesuai dengan janji kita," pungkasnya.

Sumber : JawaPos.com

Selasa, 10 April 2018

Ratna Sarumpaet: Sandiaga Kalau Tak Tahu Persoalan, Jangan Komentar


Hasil gambar untuk ratna sarumpaet
JAKARTA, Berita Pojok - Aktivis kemanusiaan Ratna Sarumpaet merasa kecewa atas pernyataan-pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno soal insiden penderekan mobilnya oleh petugas Dishub DKI.
Menurut Ratna, seharusnya Sandiaga membuka jalan untuk memediasi dia dan Dishub DKI, bukan memberikan komentar yang justru membuat insiden penderekan mobil itu kian ramai diperbincangkan.
"Kalau menurut saya. Tugas Pak Sandi sebagai Wakil Gubernur justru memediasi kami. Justru ngundang kita duduk. Ini siapa nih yang salah gitu loh," kata Ratna Sarumpaet di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/4/2018).

"Jangan suruh saya berantem lagi sama Dishub dong. Justru kalau menurut saya sih kalau ga tahu persoalan, jangan berkomentar. Ini yang justru bikin jadi ramai kan," tegasnya.
Sebelumnya, Ratna Sarumpaet sempat terlibat adu mulut dengan petugas Dishub DKI, lantaran mobilnya yang terparkir di badan jalan, diderek oleh petugas. Kejadian tersebut terjadi di Taman Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (3/4/2018).
Video pertengkaran Ratna dengan petugas Dishub sempat viral dan menjadi pergunjingan warganet (netizen), apalagi dalam video tersebut Ratna mengancam akan menelpon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengadukan persoalan persoalan tersebut.
Atas kejadian itu, Sandiaga menyebut jika Ratna Sarumpaet salah, karena melanggar berlalu lintas sebagaimana diatur dalam Peratura Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.
“Melanggar itu. Karena di Perda tidak mengharuskan adanya rambu tapi memang tidak boleh parkir di tempat yang tidak ada lahan parkirnya,” kata Sandi di Jakarta Selatan, Rabu (4/4/2018).

Sumber : netralnews.com

Sindir Ratna? Sandi: Mobil Ibu Saya Diderek Tak Protes, Padahal Anaknya Wagub


 Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno
JAKARTA, Berita Pojok - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengungkapkan, mobil ibunya, Mien Rachman Uno, juga sempat diderek oleh petugas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, namun sang ibu mengikuti aturan yang ada dan tidak protes.
Sandi menceritakan hal tersebut dalam menanggapi protes dan somasi yang dilayangkan aktivis Ratna Sarumpaet kepada Dishub DKI yang menderek mobilnya beberapa waktu lalu.
"Ini sharing sedikit ya, kemarin nggak banyak yang tahu, tapi mobil ibu saya juga keangkut di dekat rumah saya, karena saya bilang di Senopati, rumah ibu saya dekat situ," ujar Sandi di Jakarta Pusat, Selasa (10/4/2018).

"(meski) Diangkat (Petugas Dishub DKI) dia nggak protes walau anaknya Wagub. Dia mengikuti saja SOP (standar operasional prosedur)," ucap dia.
Karenanya, Sandi mengapresiasi kinerja Dishub DKI dalam menertibkan mobil yang terparkir di sembarang tempat, dan tidak tebang pilih, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Transportasi.
“Kita ingin sekarang Dinas Perhubungan melakukan sesuai kewenangannya, apa yang menjadi SOP, kita pasti terus sosialisasikan untuk adopsi Perda ini. Jangan sampai kita lemah dalam enforcement Perda ini,” katanya.
Politisi Gerindra ini menambahkan, ketegasan dalam menjalankan Perda tersebut, adalah bagian dari komitmen dia dan Gubernur Anies Baswedan.
"Tapi tentunya kita ingin diskursus ini jadinya hasilnya positif bahwa kedepan Pak Anies dan saya ini ingin ada ketegasan dalam menerapkan Perda dan juga ada SOP," paparnya.
Lebih jauh Sandi berharap, selain Dishub, instansi lain di Pemprov DKI juga ikut mensosialisasikan kepada masyarakat agar memahami SOP yang ada.
"Tapi ini bukan hanya berhenti di Dishub ya, tapi juga dinas yang lain.
Mereka harus punya kemampuan untuk mensosialisasikan bagaimana SOP ini dipahami juga oleh masyarakat, dan bagaimana juga ini dipatuhi," ucap dia.
"Jadi tidak ada sistemnya yang anekdotal. Ini semua tersosialisasikan dengan baik. Dan smart city sebenarnya memiliki tugas yang utama karena penyebaran informasi ini sebetulnya juga menjadi tugas dari smart city," tandasnya.
Sebelumnya, Ratna melayangkan surat somasi kepada Dishub DKI, pada Senin (9/4/2018), atas insiden penderekan mobilnya yang dilakukan oleh petugas Dishub pada Selasa (3/4/2018), di depan Taman Hutan Tebet, Jakarta Selatan. Ada sejumlah alasan yang melatarbelakangi somasi tersebut.
“Posisi mobil sesuai pasal 1 ayat 16 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas," kata Ratna Sarumpaet saat konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/4/2018). 
"Petugas dinas perhubungan yang melakukan derek tidak menunjukkan identitasnya sebagai petugas dari seksi penegakan hukum Dishub DKI Jakarta yang diberi kewenangan sesuai dengan pasal 27 ayat 3 huruf c, Pergub DKI Nomor 270 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan,” paparnya.
Ditambahkan Ratna, petugas yang menderek mobil tidak menegur atau memberi kesempatan bagi dia untuk memindahkan kendaraan, seperti yang dicantumkan dalam pasal 64 ayat 1, ayat 2, 3,4 dan 5 perda nomor 5 tahun 2012 tentang perparkiran.
"Petugas derek telah melanggar asas profesional, proporsional, keterbukaan, keadilan dan telah mengabaikan prinsip kodw etik, perilaku, integritas, dan moralitas sesuai dgn pasal 1 dan pasal 2 UU Nomor tahun 2014 tentang ASN," tegas wanita yang juga berprofesi sebagai seniman ini.

Sumber : netralnews.com

Senin, 09 April 2018

Anies-Sandi Rilis Buku Panduan Rumah DP Rp 0 Untuk Jawab Kebingungan Warga


Maket Rumah DP Rp 0. Foto: Agung Pambudhy
Jakarta, Berita Pojok - Pemprov DKI Jakarta mencoba memberi jawaban atas segala kebingungan warga Jakarta mengenai program rumah DP Rp 0 milik Gubernur DKI Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno.
Jawaban tersebut disampaikan dengan menerbitkan buku saku yang berisi sejumlah informasi penting mengenai program tersebut.
Di dalamnya dijelaskan soal latar belakang Anies-Sandi menggarap program tersebut. Pada intinya warga Jakarta masih banyak yang belum memiliki tempat tinggal sendiri alias masih mengontrak dan semacamnya. Sementara, kebutuhan hunian di ibu kota terbilang tinggi.

Banyak pula kalangan yang menilai program ini tak memiliki landasan hukum yang jelas. Lewat buku saku ini, Pemprov mencoba menepis hal tersebut dengan menjabarkan landasan hukum yang dipakai.
Dalam buku tersebut juga dijelaskan untuk apa dan siapa rumah DP Rp 0 ini dibangun. Selain itu juga dijelaskan tujuan dibentuknya program ini.
Tahapan pelaksanaan program DP Rp 0 yang dibangun pengembang pun dijelaskan secara sederhana lewat buku saku, mulai dari developer membangun hingga memperoleh persetujuan dari bank penyalur kredit.
Persyaratan warga yang boleh memiliki rumah DP Rp 0 juga diinformasikan secara jelas di buku ini. Setidaknya ada sepuluh syarat yang harus dipenuhi.
Skema penyelenggaraan rumah DP Rp 0, simulasi kredit kepemilikan, hingga bagaimana menetapkan harga jualnya pun dipaparkan dalam buku saku ini.

Sumber : finance.detik.com