Jumat, 11 Mei 2018

Ketua Komisi V DPR Ini Anggap Pembangunan Infrastruktur Hanya Pencitraan

Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) meninjau Jalan Tol Trans Sumatera ruas gerbang tol Kualanamu saat diresmikan di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (13/10/2017). Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol Trans Sumatera ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi sepanjang 61,72 km dan Medan-Binjai sepanjang 10,6 km yang telah siap dioperasikan.

JAKARTA, Berita Pojok - Pembagunan infrastruktur yang sedang dipercepat oleh pemerintah, dinilai belum banyak memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Menurut Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis, pembangunan infrastruktur justru hanya menjadi ajang pencitraan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghadapi kontestasi politik pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
"Kita lihat semua target-target berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, itu ujungnya kalau tidak harus diselesaikan 2018, 2019," kata Fary dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Jakarta, Jumat (11/5/2018).

Pencitraan tersebut, kata Fary, terlihat dari banyaknya pemberitaan tentang pembangunan infrastruktur yang muncul di media massa, baik cetak maupun elektronik. Padahal, bila dilihat dari anggaran yang dialokasikan, sebenarnya tidak terlalu besar.
Fary yang berasal dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mewakili Dapil Nusa Tenggara Timur II menjelaskan, pada 2015 lalu, anggaran pembangunan yang diusulkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 114,8 triliun, sementara yang disetujui Rp 110,8 triliun.
Kemudian pada 2016, anggaran yang disetujui senilai Rp 98,1 triliun dari usulan Rp 169,4 triliun.
Sementara pada 2017 anggaran yang diberikan di bawah 50 persen dari usulan Rp 209 triliun, yakni hanya Rp 103,1 triliun yang disetujui.
Terakhir pada tahun ini, dari kebutuhan Rp 221,3 triliun, anggaran yang disetujui untuk Kementerian PUPR hanya Rp 106,2 triliun.
"Jadi kalau dikatakan bahwa ini di media, di koran, banyak sekali pengeluaran infrastruktur itu, pembangunannya yang banyak, atau beritanya yang banyak?," tuntas Fary.

Sumber : KOMPAS.com

Mahathir Menang, Fahri: Indonesia pun akan Punya Pemimpin Baru


Mahathir Menang, Fahri: Indonesia akan Punya Pemimpin Baru - JPNN.COM
JAKARTA, Berita Pojok - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan kemenangan Pakatan Harapan melawan Barisan Nasional, serta mengangkat Mahathir Mohamad menjadi perdana menteri Malaysia, adalah sebuah fenomena yang harus dicermati politisi khususnya petahana di Indonesia.
Menurut Fahri fenomena di Malaysia itu menunjukkan bahwa perubahan politik bisa berlangsung lebih cepat. Kekuasaan yang begitu kuat dan mengontrol jalannya negara bisa tumbang dalam waktu yang sangat singkat.

"Apalagi kalau kekuasaan belum terlalu kuat, yang kelihatan centang perenang dan galau itu akan lebih mudah untuk ditumbangkan," kata Fahri, Jumat (11/5) kepada wartawan.
Menurut Fahri, kemenangan Mahathir dan kawan-kawan di pemilu Malaysia merupakan peringatan keras bagi pemerintah di Indonesia agar berhati-hati membaca perasaan dan aspirasi masyarakat.
"Kalau tidak, gejala tumbangnya pemerintahan sudah nampak di depan mata. Jadi waspadalah. Kelihatannya memang kita (Indonesia) akan memiliki pemimpin baru tahun depan," ujar dia.
Pemimpin baru itu, kata Fahri, cirinya adalah orang yang lebih mengerti perasaan masyarakat, yang akan sanggup menjadi juru bicara perasaan yang tidak terucapkan.
Nah, kata dia, itu akan datang suatu kelompok dan generasi yang mengerti apa yang sedang terjadi dan bagaimana melihat masa depan secara lebih baik dan optimistis.
"Sepertinya kekuasaan yang ada sekarang ini dan koalisi pemerintah yang ada sekarang ini akan berakhir. Cukup sampai di sini," katanya.

Sumber : jpnn.com

Aksi 115: Kalau Sarden Ada Cacingnya, Jangan Omong 2 Periode


Aksi 115: Kalau Sarden Ada Cacingnya, Jangan Omong 2 Periode - JPNN.COM
JAKARTA, Berita Pojok - Aksi solidaritas untuk Baitul Maqdis atau Aksi 115 di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (11/5) diwarnai dengan seruan ganti presiden pada Pilpres 2019 nanti.
Seruan tersebut dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) KH Ja'far Shodiq. Ja'far mulanya menyampaikan, aksi ini adalah terjemahan konstitusi negara untuk mengecam Israel dan sekutunya atas penjajahan di Palestina.
Hal itu, menurutnya sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang mengatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa.

"Konstitusi negara ini adalah setiap penjajahan harus dihapuskan," kata Ja'far saat berorasi di depan massa aksi.
Namun, dia melihat negara saat ini tidak hadir saat Amerika Serikat membuka kedutaan di Yarusalem. Padahal, negara selama ini sering mengirim pasukan Garuda untuk misi perdamaian di sejumlah negara tapi tak pernah mengirimkannya di Palestina.
"Kalau pemerintah tidak mau ikut serta dalam berjuang, serahkan senjata kepada laskar-laskar Islam. Serahkan senjata pada kami umat Islam," kata dia.
Oleh karena itu, Ja'far mengatakan, Presiden Joko Widodo tidak pantas untuk dipilih lagi karena abai terhadap penjajahan. "Kalau kau tetap begitu, maka ibu-ibu pakai konde. Kalau ikan sarden ada cacingnya, jangan bicara dua periode, 2019 ganti presiden," kata dia.

Sumber : jpnn.com

Polisi Minta Keluarga Ambil Jenazah Napi Teroris yang Tewas


Gambar terkait
Berita Pojok - Jenazah Beni Samsutrisno, narapidana teroris yang terlibat kericuhan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, masih berada di ruang jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.
Kepala Instalansi Forensik Rumah Sakit Polri, Kombes Edi Purnomo pun meminta pihak keluarga untuk datang ke RS Polri dan mengambil jenazah Beni.
"Belum diambil. Belum ada dan datang keluarganya. Makanya, kami minta keluarga untuk datang ke sini (RS Polri)," kata Edi kepada VIVA, Jumat 11 Mei 2018.

Edi menjelaskan, jika tak keluarga yang datang, pihak RS Polri tidak bisa melakukan proses serah terima. Bahkan, pihaknya tidak bisa mengonfirmasi secara detail mengenai identitas narapidana tersebut.
"Kalau tidak ada keluarganya, gimana saya melepasnya, sama siapa? Kan, harus ada serah terima jenazah, harus ada bikin tanda tangan kematian dan ada administrasi," katanya.
Sebelumnya, kerusuhan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat terjadi pada Selasa 8 Mei 2018. Dalam insiden tersebut, lima polisi dan satu narapidana teroris dikabarkan tewas.
Lima polisi yang tewas ialah Bripda Wahyu Catur Pamungka, Bripda Syukron Fadhil Idensos, Ipda Rospuji, Bripka Denny, Briptu Fandi. Sedangkan narapidana teroris yang tewas ialah Beni Samsutrisno.
Usai 36 jam insiden kerusuhan dan penyanderaan, akhirnya polisi berhasil mengamankan keadaan. Para narapidana pun menyerahkan diri dan saat ini polisi sedang melakukan proses olah Tempat Kejadian Perkara.

Sumber : viva.co.id

Amien Rais: Kalau Prabowo Menang, Klop dengan Mahathir


image_title
Berita Pojok – Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional atau PAN, Amien Rais menilai bulan Ramadan menjadi momentum yang baik berdoa untuk memanjatkan harapan mendapatkan pemimpin baru yang baik untuk bangsa Indonesia.
Menurutnya, pemimpin baru yang diperlukan, yaitu tak berpihak kepada asing.
"Jadi, saya pesan nanti, setelah buka puasa juga berdoa, agar Indonesia mendapatkan pemimpin baru yang baik. Tidak berpihak kepada asing maupun aseng," kata Amien, saat mengisi acara pengajian di Masjid Muthohirin, Umbulharjo, Yogyakarta, Kamis malam, 10 Mei 2018.

Menurutnya, warga Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) jika salah pilih lagi, umat Islam akan terpinggirkan. Apalagi, secara konstitusi pergantian pemimpin negara butuh waktu lima tahun.
"Jadi, kalau umat Muhammadiyah dan NU selalu berdoa diberikan pemimpin yang baik, maka tahun 2019 ganti Presiden," ujarnya.
Kemudian, Amien juga menyindir Indonesia adalah negara yang suka memberi sedekah kepada negara lain. Sedekah ini, yaitu rela untuk memenuhi kebutuhan negara lain.
"Semoga Indonesia mendapat barokah, karena senang bersedekah kepada negara asing dan aseng," sindir Amien Rais.
Amien juga menyoroti momentum kemenangan Mahathir Mohamad dalam pemilu di Malaysia. Kemenangan Mahathir melawan perdana menteri Najib Razak, menurutnya, menunjukkan pemimpin yang pro asing dan aseng tidak didukung oleh rakyat.
Ia pun berharap, bila Prabowo Subianto maju dan menang di Pilpres 2019, maka akan klop dengan Mahathir.
"Kalau Prabowo menang dan bertemu dengan Mahathir, maka sudah sangat klop. Keduanya, anti asing dan aseng," tuturnya.

Sumber : VIVA.co.id

Rabu, 09 Mei 2018

Mako Brimob Rusuh, Ahok Baik-baik Saja, Ajak Berdoa



Jakarta, Berita Pojok - Kerusuhan di Rutan Mako Brimob, Depok, Jawa Barat, masih dalam penanganan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang ditahan di sana, dipastikan dalam keadaan baik-baik saja.
Hal itu disampaikan tim BTP melalui akun Instagram Basuki Tjahaja Purnama @basukibtp, Rabu (9/5/2018). Lewat fitur Insta Story, mereka juga mengajak para pendukung mendoakan agar kerusuhan itu segera terkendali. Linimasa banyak berisi postingan yang mempertanyakan kondisi dan kabar Ahok terkait rusuh yang terjadi pukul 22.00 WIB, Selasa (8/5/2018) tersebut.


"Pak Ahok baik-baik saja. Mari kita berdoa, semoga situasi cepat kondusif kembali," tulis tim BTP.
Hal senada disampaikan adik Ahok, Fifi Lety Indra. Fifi meyakini Ahok aman dan dalam lindungan Tuhan.
"Dari semalam sampai pagi ini banyak telepon dan WA dari wartawan maupun kenalan, tanya kondisi Bapak. Jawaban saya sudah saya post di sini. Karena masih banyak yang tanya soal aman-tidak dll karena ada kerusuhan semalam. Makanya saya jawab lagi sudah, percaya, aman, doa Mazmur 91 kalau Bapak aman dalam lindungan-Nya," tulis Fifi di kolom komentar postingan Instagram, Rabu (9/5).
Hingga kini, situasi Mako Brimob masih tegang. Polri meminta masyarakat menyikapi kerusuhan ini dengan tenang. Polri juga mengimbau masyarakat tidak terhasut oleh informasi yang tidak jelas yang beredar di media sosial terkait kerusuhan di Mako Brimob.
"Kami mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak terhasut informasi yang ada di media sosial yang beredar," kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen M Iqbal di Mako Brimob, Depok, Rabu (9/5).
"Foto dan informasi yang beredar di media sosial jangan dipercaya. Mari kita saring dulu sebelum memvonis bahwa itu benar," lanjutnya.
Sumber : detiknews.com

18 Jam Rusuh Mako Brimob: 6 Kantong Jenazah, 6 Peti, Tanpa Penjelasan


18 Jam Rusuh Mako Brimob: 6 Kantong Jenazah, 6 Peti, Tanpa Penjelasan
Jakarta, Berita Pojok - Sudah lebih dari 18 jam rusuh di Mako Brimob terjadi dan sudah enam kantong jenazah dibawa ke RS Polri, tapi belum ada pernyataan petinggi Polri soal kejelasan peristiwa ini. Apa yang sebenarnya terjadi?
Pantauan detikcom, enam kantong jenazah dan enam peti dibawa ke di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (9/5/2018), sekitar pukul 12.30 WIB. Namun belum diketahui jenazah siapa dalam kantong kuning tersebut. Pihak kepolisian belum mau memberikan penjelasan.
Demikian pula soal kabar adanya polisi yang disandera, pihak kepolisian hanya menuturkan sampai saat ini masih dilakukan negosiasi.

"Kita belum bisa sampaikan itu, bahwa sekarang masih proses negosiasi," kata Iqbal ketika ditanya tentang ada-tidaknya anggota kepolisian yang disandera di Mako Brimob, Rabu (9/5/2018).
Selebihnya belum ada penjelasan detail peristiwa kerusuhan yang terjadi sejak pukul 19.30 WIB, Selasa (8/5/2018) tersebut.
Berikut perkembangan detik demi detik kerusuhan di Mako Brimob:
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan kerusuhan terjadi pada Selasa, 8 Mei 2018, pukul 19.30 WIB. Kerusuhan ini dipicu soal makanan bagi narapidana. Pada pukul 23.50 WIB, sembilan polisi berjaga lengkap dengan senjata laras panjang, pukul 00.12 WIB polisi memasang kawat berduri di gerbang pintu masuk Mako Brimob.
Pukul 00.51 WIB, polisi memperketat penjagaan, polisi mensterilisasi area depan Mako Brimob sampai radius 100 meter. Pukul 01.00 WIB, Rabu (9/5/2015), Karo Penmas Polri Brigjen M Iqbal memberi keterangan pers bahwa situasi masih dalam penanganan petugas dan mohon doa masyarakat.
Pada pukul 01.08 WIB, polisi menutup jalan dengan memarkir mobil Patwal pada jarak 200 meter dari pintu Mako Brimob. Penutupan arus lalu lintas masih berlangsung sampai sekitar pukul 11.40 WIB.
Pukul 06.24 WIB, polisi bersenjata lengkap kembali datang diikuti dua mobil TNI, yang masuk pukul 07.09 WIB. Pada pukul 08.12 WIB, dua ambulans masuk ke Mako Brimob. Tak lama kemudian, pukul 08.42 WIB mobil Inafis Polri masuk ke Mako Brimob. Pada pukul 09.03 WIB, lima mobil ambulans masuk ke Mako Brimob. Tak lama kemudian, ada informasi empat orang yang terluka akibat insiden ini dirawat di RS Bhayangkara milik Brimob Polri.
Pukul 10.30 WIB, Mako Brimob masih dijaga ketat. Barisan polisi bersenjata lengkap membatasi siapa pun yang tak berkepentingan masuk. Ada dua mobil Barracuda yang bersiaga.
Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto memberikan penjelasan situasi sudah terkendali pada pukul 11.00 WIB. "Saat ini sudah terkendali," kata Setyo kepada detikcom, Rabu (9/5/2018).
Ia belum mau memberikan keterangan lebih jauh mengenai peristiwa itu. Setyo mengaku belum memiliki data-data terkait kejadian itu.
"Semua informasi dikumpulkan di Pak Iqbal (Karo Penmas Divisi Humas Polri). Saya sedang di Surabaya, mau terbang ke Jakarta," imbuhnya.

Sumber : detiknews.com

Selasa, 08 Mei 2018

Mako Brimob Rusuh, Begini Kondisi Sel Ahok


Gambar terkait
Berita Pojok - Salah satu tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok yang paling ternama yakni mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Di Mako Brimob sendiri terjadi kerusuhan antara Densus 88 dengan napi terorisme.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen M Iqbal mengakui bahwa memang ada insiden di rutan yang ada di Mako Brimob itu.
"Betul ada insiden dan sekarang sedang ditangani oleh Brimob dan kepolisian setempat," ujar Iqbal dalam pesan singkat kepada wartawan, Selasa (8/5/2018).
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak Kepolisian. Meski begitu, melansir Kompas.com, Mako Brimob kini dijaga ketat.

Sejumlah personel Brimob menggunakan senjata laras panjang lengkap dengan rompi dan pelindung kepala berjaga-jaga di depan Markas Korps Brimob Kelapa Dua, Depok, Selasa (8/5/2018) malam.
"Mohon maaf, untuk sementara silakan bergeser agak jauh. Saat ini, sedang ada sterilisasi area," ujar salah satu personel Brimob yang berjaga.
Pantauan Kompas.com, penjagaan di Jalan Akses UI, tepatnya di depan Mako Brimob dijaga ketat oleh polisi.
Sejumlah awak media dilarang masuk ke dalam Mako Brimob. Beberapa wartawan diminta menjauh dari lokasi dan dilarang mengambil gambar. Sejumlah mobil yang parkir di sekitar halaman Mako Brimob juga diminta untuk segera dipindahkan.
Beberapa kali terlihat kendaraan Polri masuk ke dalam Mako Brimob. Ketatnya penjagaan di sekitar Mako Brimob Kelapa Dua ini tak lepas dari kerusuhan yang terjadi di dalam rumah tahanan yang ada di Mako Brimob.
Sejumlah tahanan napi teroris dikabarkan membuat rusuh dan melawan petugas. Namun, hingga berita ini ditayangkan, konfirmasi pihak kepolisian baru membenarkan adanya insiden kerusuhan.
Polisi belum memberikan penjelasan lebih lanjut karena saat ini masih dalam penanganan aparat Brimob. Karo Penmas Mabes Polri, Brigjen M Iqbal mengatakan, hingga saat ini polisi masih menelusuri motif dan kronologi kejadian.
“Kami belum bisa menyampaikan secara detail, kapan ini terjadi. Yang jelas beberapa orang terluka,” kata dia ketika memberikan keterangan pers kepada awak media, Rabu (9/5) dini hari.
Apakah Ahok juga terdampak kerusuhan ?
Ahok ditahan di Mako Brimob karena terjerat kasus penodaan agama. Melansir Kompas.com, Kabag Ops Korps Brimob Kombes Pol Waris Agono menjelaskan gambaran umum ruang tahanan yang ditempati terdakwa kasus penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok).
Ahok menempati rutan tersebut sejak Rabu (10/5/2017).
"Bloknya itu tidak ada, itu ada di dalam ruang tahanan yang berada di Mako Brimob. Sama seperti tahanan lainnya," ujar Waris di Mako Brimob, Kamis (18/5/2017).
Menurutnya, tidak ada perlakuan khusus yang diberikan kepada Ahok yang merupakan Gubernur DKI Jakarta nonaktif itu.
"Rutan Ahok ada di lantai 1. Ukuran ruangan 2×3 (meter) untuk satu orang aja, tidak pakai kasur, hanya beralas saja dan kamar mandi di dalam," paparnya.

(Tribunnews.com)

Minggu, 06 Mei 2018

PDIP Tantang Amien Rais Ungkap Sosok Pemimpin Sontoloyo


Hasil gambar untuk Eva Kusuma Sundari
Jakarta, Berita Pojok - PDIP menantang Amien Rais mengungkap siapa sosok pemimpin sontoloyo yang disinggungnya. Namun, PDIP menduga pertanyaan Amien itu untuk menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ya (minta ungkap siapa pemimpin sontoloyo yang dimaksud Amien), walau ketidaksukaannya ke Pak Jokowi sudah bisa untuk membuat dugaan," kata Sekretaris Badan Pelatihan dan Pendidikan DPP PDIP, Eva Kusuma Sundari kepada detikcom, Minggu (6/5/2018) malam.
Eva menyebut pernyataan Amien itu membuat gaduh. Ia juga menyatakan omongan Amien membuat polusi udara dan pendengaran.

"Gaduh dan main tuduh yang tidak jelas bikin polusi udara dan pendengaran dan kabut di penglihatan," ucap Eva.
Selain itu, Eva menilai Amien mencuri start kampanye pilpres. Ia menuduh Amien menggunakan strategi menghasut dengan kebencian dan tak rasional serta menyindir keberadaan kader PAN dalam Kabinet Kerja.
"Pak Amien curi start kampanye pilpres, pakai strategi menghasut kebencian karena tanpa data yang rasional. Hingga saat ini di tahun ketiga sudah tercipta 6 juta lapangan kerja. Tunggu genap 5 tahun dulu baru kampanye sehingga fair, tapi bagaimana mau fair wong sudah apriori meski di kabinet ada orang PAN," ucapnya.
"Kasihan beliau dan kasihan rakyat, tidak diajak cerdas dan rasional tapi emosional. Sebaiknya Bawaslu dan KPU mengingatkan beliau untuk patuh aturan. Negara ada tata negara supaya tidak timbul kekacauan," sambung Eva.
Ia pun menjelaskan makna sontoloyo. Menurutnya, Jokowi sama sekali bukanlah pemimpin sontoloyo.
"Sontoloyo itu kalau kata Bung Karno, orang yang suka menang sendiri, benar sendiri, menghina orang lain yang beda, menyesatkan bahkan mengharamkan orang yang beda darinya. Kalau Jokowi bukan, dia sopan, hormat kepada siapapun, bahkan berkata kasar tidak pernah meski power di tangannya," ucap Eva.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menilai Amien sedang resah. Hal itu menurutnya akibat kader PAN yang tak bekerja dengan baik untuk memenangkan pemilu.
"Saya dengar Pak Amien sedang resah, dan itu bisa dimengerti. Pertama ada info kader-kader di bawah tidak banyak bergerak. Setidak-tidaknya tidak segencar pada era Hatta Rajasa dulu. Kedua, berbagai hasil survei lembaga yang kredibel menunjukkan perolehan PAN dalam posisi yang kurang menggembirakan. Ini berbahaya dalam konteks perhitungan perolehan kursi menggunakan metode Sainte Lague," ujarnya.
Hendrawan menyatakan saat ini peran politikus PAN tak seperti masa lalu. Ia pun menyatakan sejumlah pernyataan keras yang diucapkan Amien menjadi beban bagi PAN.
"Tidak seperti pada masa lalu, peran politisi PAN sekarang dipersepsi dunia politik ada pada peran yang kurang menentukan. Pernyataan-pernyataan keras Pak Amien dipersepsi lebih sebagai beban partai," ucap Hendrawan.
Sebelumnya, Amien berbicara soal pemimpin 'sontoloyo' saat Pengajian Jelang Romadon di Alun-alun Banjarnegara. Menurutnya, pemimpin yang tidak memikirkan rakyat tetapi menjadi agen kekuatan asing adalah pemimpin sontoloyo.
"Bung Karno dulu mengatakan kalau ada pemimpin yang tidak memikirkan rakyatnya malah menjadi agen kekuatan tenaga asing itu pemimpin sontoloyo. Jadi kan yang sontoloyo itu siapa," ucap Amien usai acara kepada wartawan, Banjarnegara, Minggu (6/5) kemarin.
Amien juga menyinggung pemimpin saat ini yang menurutnya tidak berhasil menepati janji. Ia mencontohkan seperti janji menambah 10 juta lapangan pekerjaan untuk bangsa sendiri, soal uutang hingga impor pangan.

Sumber : news.detik.com

Amien Rais Sindir Ada Pemimpin Sontoloyo Tak Pikirkan Rakyat


Amien Rais Sindir Ada Pemimpin Sontoloyo Tak Pikirkan Rakyat
Banjarnegara, Berita Pojok - Amien Rais berbicara soal pemimpin 'sontoloyo' saat Pengajian Jelang Romadon (Pajero) di Alun-alun Banjarnegara. Menurutnya, pemimpin yang tidak memikirkan rakyat tetapi menjadi agen kekuatan asing adalah pemimpin sontoloyo.
"Bung Karno dulu mengatakan kalau ada pemimpin yang tidak memikirkan rakyatnya malah menjadi agen kekuatan tenaga asing itu pemimpin sontoloyo. Jadi kan yang sontoloyo itu siapa," tegas Amien usai acara kepada wartawan, Banjarnegara, Minggu (6/5/2018).

Amien sebelumnya memberi penilaian terhadap pemimpin saat ini tidak berhasil. Menurutnya yang dilakukan pemimpin saat ini tidak sesuai dengan janji-janjinya dulu. Ia mencontohkan seperti janji menambah 10 juta lapangan pekerjaan untuk bangsa sendiri, soal hutang maupun impor pangan.
"Katanya akan menambah 10 juta tenaga kerja bangsa sendiri ini malah mempermudah tenaga asing. Katanya akan berhenti berhutang eh hutangnya nyundul Rp 4.000 triliun. Belum lagi janji tidak akan impor pangan sekarang impor beras sudah tidak ketulungan lagi. Sehingga petani tidak bisa menikmati hasil panennya," kata Amien.
Selain itu Amien juga menginggung soal wacana pembuatan mobil nasional. Menurutnya wacana tersebut hanya impian.
Untuk itu ia mengingatkan kepada warga Muhammadyah untuk ijtihad jelang Pilpres 2019 mendatang. Amien mengajak kepada warga Muhamadiyah untuk memilih pemimpin baru yang segar.
"Selain itu mencari pemimpin yang cinta rakyat juga paham agama Islam serta paham Pancasila dan UUD," tandasnya.

Sumber : detiknews.com

Gatot: Yang Melarang Bicara Politik di Masjid tak Tahu Islam


Mantan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat berkunjung ke kantor Republika, Jakarta, Rabu (28/3).
Berita Pojok -- Mantan panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo turut menanggapi isu larangan bicara politik di masjid yang belakangan mengemuka di tengah-tengah publik. Ia berpendapat, isu ini mungkin disampaikan orang-orang yang tidak mengerti Islam atau orang yang sok tahu tentang Islam.
"Yang menyampaikan itu, satu, kalau dia umat Muslim, dia tidak tahu tentang agama. Kedua, kalau bukan umat Muslim, tuh sok tahu agama Islam, kan gitu," kata Gatot yang ditemui setelah mengisi dialog kebangsaan di Masjid Kampus UGM, Jumat (4/5).

Dialog kebangsaan itu mengangkat tajuk "Menjaga Perdamaian dan Kesatuan Bangsa Indonesia". Gatot menjadi satu dari dua pembicara bersama guru besar Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Armaidy Armawi.
Pasalnya, ia menekankan, Islam itu rahmat bagi semesta alam sehingga semua yang ada di alam tentu ada di dalam Alquran. Gatot mengingatkan, ilmu kedokteran, kebintangan, semua ada di dalam Alquran jauh sebelum penemu-penemu mengklaim temuannya.
Bahkan, lanjut Gatot, ilmu pemerintahan ada di dalam Alquran, yaitu surah an-Naml yang banyak mengisahkan Kerajaan Sulaiman. Karena itu, ia merasa aneh jika ada isu membicarakan politik dilarang dilakukan di masjid.
"Kalau (bicara) politik dilarang, padahal isi Alquran itu tentang manusia kan ada juga politik, lah gimana ceritanya," ujar Gatot.
Gatot menerangkan, seorang Muslim melakukan ibadah tentu menirukan Rasulnya, Muhammad SAW. Kemudian, saat Rasulullah SAW berbicara tentang pemerintahan atau tentang politik di Raudah, di Masjid Nabawi, bagaimana bisa di Indonesia dilarang.
"Harusnya yang dilarang bukan bicara politik, tapi bicara mengadu domba, mengajak yang tidak benar-benar, itu benar. Kalau politik, politik itu tujuannya mulia, hanya disalahartikan saja," kata Gatot.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, jika umat Islam pergi ke Raudah saja harus menggunakan politik yang dalam bahasa Arab merupakan siasat. Malah, ia menilai, jika ke Raudah mulus-mulus saja dan azan baru berangkat, tentu tidak bisa masuk.
Gatot mengingatkan, jika isu larangan itu terus digulirkan, orang akan takut mendatangi masjid. Jika membicarakan politik dilarang di masjid, bagaimana bisa imam-imam membacakan surah-surah tentang pemerintahan.
Selain itu, ia memberikan contoh saat satu masjid akan melaksanakan shalat Tarawih yang sepanjang bulan Ramadhan memiliki target selesai 30 juz. Jika di masjid tidak boleh membicarakan politik, apa yang terjadi jika imamnya membaca surah an-Naml, surat semut, Nabi Sulaiman.
"Itu kan pemerintah kan, ditangkaplah dia kan, jamaahnya sebagai saksi, 'kenapa kamu aminkan, kenapa kamu ikuti,' logikanya kan gitu," ujar Gatot.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID

Sabtu, 05 Mei 2018

Wasekjen Golkar Maman Sebut Nama Prabowo menjadi "Prabocor". Bagaimana Tanggapan Gerindra ? Berikut...


Wasekjen DPP Golkar, Maman Abdurahman
JAKARTA, Berita Pojok - Pidato Presiden Jokowi beberapa waktu lalu soal racun kalajengking menuai komentar dan serangan berbagai elite politik.
Wasekjen Partai Golkar, Maman Abdurahman lalu membela bakal capresnya itu dengan mengatakan para Prabocor kehilangan akal sehat sampai racun kalajengking dipolitisasi.
Gerindra yang tak terima pun menyerang balik Wasekjen Partai Golkar itu. Gerindra menilai pernyataan Maman tersebut terkesan melecehkan Prabowo Subianto secara pribadi. Gerindra juga menuding Maman tengah cari muka ke Presiden Jokowi.

"Pernyataan saudara Maman itu tidak etis dengan menyebut Prabocor, karena terkesan melecehkan pribadi Pak Prabowo. Saling kritik dalam era demokrasi itu boleh tapi tentu dalam dalam koridor mengkritik kinerja atau program kerja, bukan ranah pribadi. Tapi kami maklum saja kalau saudara Maman lagi cari muka ke Pak Jokowi. Itu kan biasa," cetus Wasekjen Gerindra Andre Rosiade kepada wartawan, Sabtu (5/5).
Andre mengatakan begitu bukan tanpa sebab. Ia menyinggung posisi Maman dengan Setya Novanto. Maman yang dulu dikenal membela Novanto nyatanya kini 'menghilang' pasca Novanto divonis bersalah.
Andre lalu menilai Maman akan menjauhi Jokowi juga apabila USD 1 menembus angka Rp 15 ribu dan elektabilitas Jokowi turun.
"Sama persis seperti Saudara Maman membela Novanto di saat masih Ketum Golkar, kan Maman garda terdepannya membela Pak Novanto dan menyindir-nyindir KPK waktu itu. Tapi setelah Pak Novanto ditahan dan divonis, Maman-nya kan hilang dari sisi Pak Novanto. Nanti kalau dollar sudah Rp 15 ribu dan elektabilitas Jokowi turun, Maman juga menjauh dari Pak Jokowi," sindir Andre.
Sebelumnya Wasekjen Partai Golkar, Maman Abdurahman, diberitakan membela Jokowi dengan mengatakan parpol pro Prabowo mulai kehabisan akal sehat sehingga mempolitisasi racun kalajengking.
"Para Prabocor sudah mulai kehabisan akal sehat dalam mencari argumentasi untuk membela tuannya. Sampai urusan racun kalajengking pun dipolitisir oleh mereka," kata Maman kepada wartawan pada hari Jumat (4/5).

Sumber : JITUNEWS.COM

Polisi Akan Tindak Tegas Jika Ada Massa Gelar Kegiatan Politik di Area CFD


Masyarakat memadati Bundaran HI saat Car Free Day.
JAKARTA, Berita Pojok - Pihak Polda Metro Jaya menegaskan akan membubarkan massa atau kelompok yang menggelar kegiatan politik di area Hari Tanpa Kendaraan atau Car Free Day (CFD). Karena dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12/2016 menegaskan bahwa area CFD hanya boleh digunakan untuk kegiatan seni budaya, lingkungan hidup dan olahraga.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono mengatakan, jadi berkaitan dengan itu, kegiatan CFD hanya untuk kegiatan seni budaya, lingkungan hidup dan olahraga.
"Tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik dan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan)," tutur Argo di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (5/5/2018).

Ia menyampaikan, pihak kepolisian telah berkoordinasi ASI dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, dan meminta untuk semua kelompok, semua golongan, semua komunitas yang menggunakan CFD tidak diperbolehkan berkegiatan politik.
"Kami sepakat untuk menegakkan aturan ini dengan pemerintah daerah. Seandainya nanti ada yang melakukannya (kegiatan politik di area CFD-red) akan kita lakukan tindakan tegas, kita bubarkan di situ bersama-sama dengan Pemda," tuturnya.
Argo pun menegaskan, akan mem-back-up penuh dengan kepolisian dan Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan dan Satpol PP.
"Kami berharap kegiatan CFD bisa dimanfaatkan sesuai aturan gubernur dan masyarakat bisa memanfaatkan dengan baik," tambahnya.
Seperti diketahui, Deklarasi Akbar Relawan Nasional #2019GantiPresiden akan digelar pada Minggu (6/5/2018). Kegiatan deklarasi tersebut dekat dengan area CFD, tepatnya di Taman Pandang Istana di Kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Sumber : netralnews.com

Sambil Tunjuk Sandiaga, Bu Susi: Berengsek!


Sambil Tunjuk Sandiaga, Bu Susi: Berengsek! - JPNN.COM
JAKARTA, Berita Pojok - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti enggan menerima tawaran Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno untuk menjadi pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2019.
"Gurauan Pak Sandi itu tidak usah didengar. Saya tidak pikir cawapres, tidak pikir capres. Pikirnya kerja, suka di laut, lautnya terjaga, nelayannya kaya. Itu yang paling penting," ujar Susi di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, Sabtu (5/5).

Susi menilai tawaran dari Sandiaga merupakan sebuah candaan.
"Pak Sandi ini kalau ngeledek kebangetan,” tambah Susi.
Saat itu, Susi juga sempat mengancam Sandiaga yang terus menggodanya.
"Ini berengsek emang (menunjuk Sandi). Dia belum tahu saya bisa kejam dan galak," tegas Susi.
Susi dan Sandiaga hadir di Pulau Tidung untuk mengikuti lomba olahraga air.
Mereka sempat berenang dan bermain paddling selama kurang lebih 20 menit.
Setelah itu, mereka berlari melintasi Jembatan Cinta untuk mencapai garis finis.
Lomba yang bertujuan membersihkan pesisir pantai itu akhirnya dimenangi Susi.

Sumber : jpnn.com

Jumat, 04 Mei 2018

Kasus Habib Rizieq di-SP3, Sepucuk Surat Ahok Tentang ‘Sahabat‘ Ramai Dibicarakan


Sepucuk surat dari mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
JAKARTA, Berita Pojok - Di tengah situasi politik yang kian memanas jelang Pilpres 2019, sepucuk surat dari mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) beredar luas di media sosial (medsos).
Surat tertanggal 4 Mei 2018 itu, ditulis Ahok untuk para pendukungnya yang dikenal dengan sebutan 'Ahokers.'
Dalam suratnya, Ahok yang kini mendekam di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok karena kasus penistaan agama, meminta Ahokers untuk tetap berjuang membela kebenaran, keadilan, dan kejujuran.

Mantan Bupati Belitung Timur itu juga mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak golput dan tetap memilih dia dan sahabatnya. Meski demikian, Ahok tak menyebut nama siapa sahabat yang ia maksud.
"Ahokers sejati pasti tegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan. Tidak Boleh golput. Tetap pilih Ahok dan sahabatnya. Salam BTP," demikian isi sepucuk surat dari Ahok.
Adik kandung Ahok, Fifi Lety Indra, saat dikonfirmasi soal surat tersebut, membenarkan jika itu merupakan  tulisan tangan sang kakak.
"Iya benar (surat Ahok)," kata Fifi kepada NNC, Sabtu (5/5/2018).
Fifi juga mengunggah surat Ahok di akun Instagramnya, guna memastikan kepada sejumlah pihak yang bertanya soal kebenaran surat tersebut.
"Banyak yang WA (WhatsApp soal surat Ahok) makanya saya post aja," kata kuasa hukum Ahok itu.
Menariknya, surat Ahok ditulis bertepatan dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) atas kasus penodaan lambang negara atau Pancasila dengan tersangka Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab oleh pihak kepolisian pada Jumat (4/5/2018) kemarin.
Hal itu itu membuat surat Ahok ramai dibicarakan warganet (netizen) dan disangkutpautkan dengan di SP3-nya kasus Habib Rizieq.
Banyak netizen yang menduga, kata 'Sahabat' yang dimaksud Ahok mengarah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang kembali maju sebagai calon petahana di Pilpres 2019 mendatang.
Sehingga surat tersebut diartikan warganet sebagai himbauan dari Ahok untuk tetap memilih Jokowi di pilpres, karena Ahok memprediksi keputusan menghentikan kasus Habib Rizieq berdampak pada kekecewaan pendukungnya kepada pemerintahan Jokowi.
Berikut beberapa komentar netizen soal surat Ahok.
"Mengenai isi surat Ahok per hari ini. Pertama, Ahok tulis surat ini bertepatan dgn proses perpolitikan nasional hari ini, sdh pst berkaitan dgn SP3 Rizieq Shihab," tulis pemilik akun Twitter @takviri.
"Dua, tulisan SAHABAT digarisbawahi (YOU KNOW WHO). Tiga, sifat urgensinya tinggi. Ahok sdh memprediksikan ancaman golput Ahokers," sambung @takviri.
"Berarti yg golput ga sejati... hehe.. sedih liat BTP tp beliau tetap percaya dengan sahabatnya untuk NKRI dya berkorban.. salut.. GBU," kicau @Rei2Black_17.
"Dia itu sahabat sejati, rela ngorbanin diri tdk hny unt org byk tp untuk sahabatnya itu, meski mungkin tau sahabatnya itu gak mungkin melakukan hal yg sama untuknya," tulis @yayu_ndukayu.
"Apakah artinya btp kecewa sama jkw ????" kata @BasukiBae.
"Tetap percaya sama yg terbaik...percaya Ahok...percaya sahabatnya...#2019TetapJokowi," kicau @digarisdepa

Sumber : netralnews.com

Ujaran Kebencian, Polisi Belum Berencana Panggil Amien Rais


Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais
JAKARTA, Berita Pojok - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya akan kembali meminta keterangan saksi-saksi lain terkait kasus dugaan ujaran kebencian yang menyeret Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais.
Sejauh ini polisi diketahui sudah meminta keterangan pada pelapor dan beberapa saksi yang diajukam pelapor.
"Kemudian kita akan tanya apakah ada saksi lain selain yang diajukan pelapor," ucap Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi, Adi Deriyan di Jakarta, Jumat (4/5/2018).

Kemudian, setelah itu pihaknya berencana meminta keterangan dari ahli. Ada dua ahli yang akan dimintai keterangan, yaitu ahli bahasa serta ahli agama.
"Nah, apakah itu sudah diambil keterangannya atau belum. Kalau itu sudah diambil keterangannya, kalau keterangan ahli dan lain mendukung konstruksi pelapor, nanti baru kita akan ada tahapan-tahapan selanjutnya," tuturnya.
Terkait meminta keterangan Amien Rais sebagai terlapor, polisi mengaku belum ada rencana sampai ke sana. Karena ada tahapan lainnya yang masih harus dilalui.
"Nanti lah, ada tahapan dahulu. Kita harus dalam tahap penyelidikan, kita harus mintai klarifikasi dari orang yang dilaporkan. Ya kan, itu sebagai wujud klarifikasi, keadilan. Bahwa kita tidak langsung menentukan. Tetapi berdasarkan tahapan-tahapan," tambahnya.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Cyber Indonesia, Aulia Fahmi melaporkan mantan Ketua MPR RI Amien Rais ke Polda Metro Jaya, Minggu (15/4/2018). Amien Rais dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian dan penodaan agama melalui media elektronik.
Laporan Cyber Indonesia itu telah teregistrasi dengan nomor laporan LP/2070/IV/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus ter tanggal 15 April 2018.
Dalam laporan itu Amien Rais terancam dijerat Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) UU RI No 19  tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11  tahun 2008 tentang ITE dan atau Pasal 156 A KUHP.

Sumber : netralnews.com

Al-Khaththath Klaim SP3 Kasus Rizieq oleh Polda Jabar Hasil Pertemuan PA 212 dengan Jokowi


Muhammad Al-Khaththath
Berita Pojok – Kepolisian Daerah Jawa Barat resmi menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk kasus dugaan penghinaan Pancasila dengan tersangka pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab.
Sekretaris Tim 11 Alumni 212, Muhammad Al-Khaththath, mengatakan bahwa penghentian kasus Rizieq ini adalah tindak lanjut dari pertemuan Presidium Tim 11 Alumni 212 dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/4/2018) lalu.
Al-Khaththath pun mengapresiasi keputusan Polda Jabar tersebut. Diharapkan, dengan penghentian penyidikan kasus Rizieq ini bisa membawa ketenteraman bagi bangsa.

“Alhamdulillah kita apresiasi Polri, kita apresiasi, mudah-mudahan ini memberikan ketentraman kepada masyarakat Indonesia,” kata Al-Khaththath kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (4/5/2018).
“Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi jalan yang baik untuk bangsa Indonesia karena tahun politik ini biar tentram. Jadi istilahnya kalau yang mau bertarung, bertarunglah secara fair. konstitusional jangan ada ribut-ribut,” lanjutnya.
Kedatangan Al-Kaththath sendiri di Polda Metro Jaya adalah untuk mengurusi kasusnya.
Al-Khaththath mengatakan, dihentikannya kasus Rizieq ini adalah tindak lanjut dari pertemuan Presidium Tim 11 Alumni 212 dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/4/2018) lalu.
“Jadi ya mudah-mudahan ini hasil dari pertemuan di Istana kemarin, ini merupakan follow up,” ujarnya.
Menurutnya, pertemuan Presidium Tim 11 Alumni 212 dengan Jokowi di Istana Bogor tersebut memang salah satunya membahas kasus Rizieq Shihab. Tim 11 saat itu meminta kepada Presiden agar semua kasus yang menjerat Rizieq dihentikan.
“Oh iya kami para ulama 212 tim 11 yang hadir kemarin, saya salah satunya. (Peretemuan) itu memang meminta kepada presiden agar terwujud suasana yang kondusif bagi kehidupan bangsa Indonesia, kriminalisasi terhadap para agama dan seluruh aktivis 212 itu agar dihentikan, saya termasuk salah satunya,” jelasnya.
Dengan diterbitkannya SP3 oleh Polda Jabar, Al-Khaththath berharap kasus-kasus Rizieq yang lain pun segera dihentikan.
“Kita berharap agar seluruh kasus dihentikan bukan hanya sebagian kasus Habib Rizieq, tapi seluruh kasus Habib Rizieq, seluruh kasus yang lain ada ustad Bachtiar Nasir, ada Munarman, ada ustad Alfian Tanjung ya yang belum diputuskan ya,” kata dia.
“Kalau yang sudah diputus ya itu wewenang pengadilan, kalau bisa yang masih bisa (dihentikan), dilakukan pemerintah untuk dihentikan yang masih di wilayahnya kepolisian itu agar bisa dihentikan semuaya untuk seluruh aktivis, karena supaya tidak terjadi salah sangka atau tuduhan-tuduhan yang kurang baik kepada aparat, gitu,” imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, Rizieq Shihab hingga kini masih terjerat sederet kasus di sejumlah Kepolisian Daerah (Polda) dan Bareskrim Polri. Di Polda Metro Jaya, Rizieq dilaporkan atas beberapa tuduhan, salah satunya kasus dugaan chat porno di situs www.baladacintarizieq.com. Saat ini kasus tersebut masih menggantung lantaran Rizieq belum kunjung pulang dari Arab Saudi.
Terkait SP3 oleh Polda Jabar, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Umar Surya Fana, mengatakan bahwa SP3 tersebut dikeluarkan sekitar Februari atau Maret 2018 lalu.
Terkait alasannya, Umar mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan Rizieq bukan merupakan tindak pidana.
“Hasil penyidikan menyimpulkan bukan merupakan tindak pidana,” kata Umar kepada CNN Indonesia, Jumat (4/5/2018).
Sementara kepada Detikcom, Umar mengatakan bahwa peneritan SP3 tersebut karena kepolisian tidak cukup bukti.
“Iya (dihentikan) tidak cukup bukti,” ujar Umar kepada detikcom via pesan singkat, Jumat (4/5/2018).
Kabid Humas Polda Jabar AKBP Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, penyidik Ditreskrimum Polda Jabar sudah melakukan serangkaian penyidikan. Namun hasil penyidikan menunjukkan kasus tersebut tidak cukup bukti kuat.
“Penyidik sudah melakukan serangkaian penyidikan. Tapi karena tidak cukupnya bukti, kita sudah menghentikan penyidikannya,” kata Truno kepada Detikcom.
“Itu kan belum cukup untuk seseorang dikatakan melakukan laporan Ibu Sukmawati bulan sepuluh tahun 2016 itu,” katanya.
Kendati demikian Truno tidak menjelaskan kekurangan bukti yang dimaksud.

Sumber : Jurnalindonesia.co.id

Breaking News. Polisi Hentikan Kasus Habib Rizieq, Gerindra: Alhamdulillah


Polisi Hentikan Kasus Habib Rizieq, Gerindra: Alhamdulillah - JPNN.COM
JAKARTA, Berita Pojok - Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan penghinaan Pancasila dengan tersangka tokoh Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan keputusan itu harus disyukuri. Dia berharap semua kasus yang menjerat para ulama juga turut dihentikan. Andre menyebut ada sekitar 16 laporan terhadap Habib Rizieq di Polda Metro Jaya.

"Kalau sudah SP3 kasusnya Habib Rizieq, tentu kami bersyukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan kasus yang terindikasi kriminalisasi terhadap ulama juga bisa dihentikan semuanya," kata Andre, Jumat (4/5).
Dengan demikian, lanjut dia, kecurigaan masyarakat bahwa pemerintah tidak pro ulama dan umat bisa berhenti. Dia mengatakan, penghentian kasus Rizieq di Polda Jabar ini juga bis merembet ke kasus-kasus lain sehingga semua bisa di SP3.
"Artinya isu kriminalisasi ulama, isu pemerintah tidak dekat dengan ulama dan umat akhirnya bisa berhenti. Jadi hilang isu itu, sehingga kegaduhan bisa berhenti lalu Habib (Rizieq) bisa pulang juga," ujarnya.

Sumber : jpnn.com