Tampilkan postingan dengan label Fadli Zon. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Fadli Zon. Tampilkan semua postingan

Kamis, 03 Mei 2018

Fadli Nilai Penyataan Jokowi soal Kalajengking Memalukan


Fadli Nilai Penyataan Jokowi soal Kalajengking Memalukan
Jakarta, Berita Pojok -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon angkat bicara terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut racun kalajengking yang dapat membuat kaya karena termasuk salah satu komoditas berharga tinggi di pasaran.
Fadli pun heran dan tidak mengerti Jokowi bisa mengeluarkan pernyataan seperti itu padahal memiliki banyak tim seperti Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP).
"Saya pikir pernyataan presiden ini sangat menyedihkan ya. Karena pernyataan ini seperti garbage in garbage out, kalau masuk sampah, keluar sampah," kata Fadli di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (3/5).

Menurutnya, pernyataan Jokowi kurang bertanggung jawab karena menegasikan sendiri soal pembangunan infrastruktur ataupun divestasi Freeport yang tengah dikerjakan.
"Kenapa tidak dari awal aja kemudian suruh orang beternak kalajengking? Kenapa juga presiden enggak melakukan itu duluan supaya memberi contoh dan teladan berternak kalajengking?" kata Fadli.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai pernyataan Jokowi sudah masuk kategori luar biasa dan melewati batas imajinasi. Dia pun menyebut baru kali ini ada presiden yang berbicara seperti itu.
"Menurut saya ini harus diusut ya kenapa kok bisa seorang Presiden RI berbicara seperti ini. Ini menurut saya memalukan," ujarnya.
Saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/4), Jokowi menyinggung soal racun kalajengking yang merupakan komoditas berharga tinggi di pasaran. Yakni, US$10,5 juta atau Rp145 miliar per liter.
Ia menyebut bahwa hal ini merupakan peluang bisnis bagi masyarakat. "Jadi kalau mau kaya, cari racun kalajengking," ujar Jokowi, di hadapan para kepala daerah.

Sumber : CNN Indonesia

Senin, 30 April 2018

Fadli Zon: Apa yang Terjadi di CFD Bukan Intimidasi, massa berkaus #2019GantiPresiden orang terdidik


Fadli Zon: Apa yang Terjadi di CFD Bukan Intimidasi
Jakarta, Berita Pojok - Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menyatakan gesekan yang terjadi di Car Free Day (CFD) antara massa berkaus #2019GantiPresiden dan massa #DiaSibukKerja bukan intimidasi. Fadli menilai gesekan itu wajar.
"Saya yakin mereka tidak melakukan intimidasi. Itu dinamika yang ada di lapangan, biasa. Mungkin sejauh gesekan, mungkin ngejek sedikit-sedikit ya wajar-wajar sajalah” kata Fadli

“Yang penting jangan sampai pada pemukulan, sampai fisik. Itu kan tidak ada," tegas Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/4/2018).
Fadli yakin aksi di CFD kemarin dilakukan masyarakat yang rasional. Dia menyebut massa itu sebagai orang yang terpelajar.
"Saya kira apalagi mereka yang ganti presiden itu saya pikir mereka adalah orang-orang yang rasional kok. Dan pasti terdidik," imbuh Wakil Ketua DPR itu.

Sumber : news.detik.com

Minggu, 22 April 2018

Listrik di Rumahnya Belum Dibayar, Fadli Zon: Saya Lagi Bokek Ha…ha…ha


Wakil Ketua DPR Fadli Zon
Berita Pojok – Foto tunggakan meteran listrik atas nama Fadli Zon beredar viral di media sosial. Ada dua foto yang beredar. Salah satunya memperlihatkan meteran listrik dengan nama Fadli Zon. Foto ini diunggah oleh akun @maklambeturah pada 17 April 2018, pukul 06:44 pagi.
Foto kedua adalah screenshot dari data identitas pelanggan. Tampak alamat rumah tertera di data tersebut, yakni Bumi Cimanggis Indah B1-09, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Foto ini diunggah salah satunya oleh akun @narkosun pada 17 April 2018 pukul 07:48 pagi.


Dikonfirmasi oleh awak media, Fadli mengakui bahwa rumah itu miliknya. Namun, ia mengaku tak menempati rumah tersebut. Rumah tersebut dulunya ditempati oleh adiknya.
Saat ini, kata Fadli, dirinya dan keluarga tinggal di Cibubur.
“Bukan. Bukan. Rumah saya di Cibubur. Ya mungkin saja. Itu rumah saya yang ditempati adik saya dulu,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/4/2018).
Rumah tersebut, kata Fadli, saat ini digunakan untuk rumah kreatif pada acara-acara yang dibuat olehnya.

Saat ditanya bagaimana bisa listrik di rumah tersebut menunggak, Fadli dengan berseloroh menjawab bahwa dirinya sedang kekurangan uang. Dia pun berjanji akan segera membayarnya.
“Berarti kekurangan duit ya. Ha ha ha. Biasanya dibayar rutin kok. Ya melalui saya, lah, masak duit orang lain. Berarti saya lagi bokek kali, ha ha ha,” kata Fadli sembari tertawa.

Sumber : Jurnalindonesia.co.id

Jumat, 20 April 2018

Protes Fadli Zon tentang TKA. Jokowi pernah janji ciptakan 10 juta lapangan kerja. Namun, tiga tahun berkuasa pemerintah malah Istimewakan TKA


Presiden Jokowi dinilai telah mengistimewakan Tenaga Kerja Asing (TKA). Hal itu terkai Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Jakarta, Berita Pojok - Presiden Jokowi dinilai telah mengistimewakan Tenaga Kerja Asing (TKA). Hal itu terkai Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, Perpres tersebut sebagai bentuk ketidak berpihakan pada kepentingan tenaga kerja lokal. Di tengah tren integrasi ekonomi dan kawasan, pemerintah seharusnya memberi perlindungan terhadap kepentingan tenaga kerja lokal dari gempuran TKA, bukan malah sebaliknya.
Menurutnya, kebijakan ini salah arah. Padahal, Presiden Jokowi pernah menjanjikan ingin menciptakan 10 juta lapangan kerja bagi anak-anak bangsa. Namun, tiga tahun berkuasa pemerintah malah terus-menerus melakukan relaksasi aturan ketenagakerjaan bagi orang asing.

“Melalui integrasi ekonomi ASEAN, serta berbagai ratifikasi kerja sama internasional lainnya, tanpa ada pelonggaran aturan sekalipun, sebenarnya arus tenaga kerja asing sudah merupakan sebuah keniscayaan. Nah, pada situasi itu yang sebenarnya kita butuhkan justru bagaimana melindungi tenaga kerja kita sendiri,” papar Fadli.
Menurutnya, pasar tenaga lokal dibanjiri TKA. Bahkan, dibanding negara-negara ASEAN lainnya, tenaga kerja Indonesia adalah yang paling tidak protektif di negeri sendiri.
Ketika pasar produk dalam negeri diberikan secara murah kepada asing, kini bursa kerja di Tanah Air juga hendak diobral kepada asing. Data Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kemenakertrans) per Maret 2018, ada sekitar 126 ribu TKA yang ada di Indonesia.
“Angka ini melonjak 69,85 persen dibandingkan angka jumlah TKA pada Desember 2016, yang masih 74.813 orang. Sebelum ada Perpres Nomor 20 Tahun 2018 saja lonjakannya sudah besar, apalagi sesudah ada Perpres ini,” keluh politisi Partai Gerindra ini.
Data itu hanya menyangkut jumlah TKA yang legal. Mungkin data TKA ilegal yang masuk ke pasar kerja lokal bisa jauh dari itu jumlahnya. “Di Sulawesi Tenggara, misalnya, di sebuah perusahaan nikel tahun lalu, ditemukan 742 TKA asal China yang bekerja di sana. 210 di antaranya tenaga kerja ilegal. Hampir 30 persennya ilegal. Menurut data resmi, TKA legal dan ilegal mayoritas memang berasal dari China,” ungkap Fadli lebih jauh.
Perpres Nomor 20 Tahun 2018 ini, menurut Fadli sangat berbahaya. Sebelum adanya beleid baru ini saja, pemerintah sudah kewalahan mengawasi TKA yang masuk, apalagi sesudah dibuka lebar-lebar. Sementara jumlah pengawas hanya 2.294 orang. Mereka harus mengawasi sekitar 216.547 perusahaan dan ratusan ribu tenaga kerja asing. Berarti satu pengawas harus mengawasi sekitar 94 perusahaan legal.
Itu tidak mungkin dilakukan. Apalagi, harus pula mengawasi TKA. Idealnya, seorang petugas hanya mengawasi lima perusahaan. Dengan asumsi jumlah perusahaan dan TKA itu, setidaknya dibutuhkan 20-30 ribu pengawas.
“Pengawasan kita terhadap TKA juga semakin lemah, karena kini pengawasan ketenagakerjaan dipindahkan ke level provinsi, bukan di kabupaten/kota. Beleid ketenagakerjaan yang baru ini benar-benar tak punya kontrol.”
Di sisi lain, sambung Fadli, angka pemutusan hubungan kerja (PHK) memperlihatkan 1.599 kasus pada 2016 dan 2.345 kasus pada 2017. Ironis, di tengah tren PHK yang meningkat, pemerintah malah memberi keleluasaan aturan ketenagakerjaan bagi orang asing.
“Saya kira kebijakan-kebijakan tadi tak boleh dibiarkan tanpa koreksi. Itu semua harus segera dikoreksi. DPR sebenarnya pernah membentuk Panja Pengawas TKA. Tapi, rekomendasinya diabaikan,” keluh Fadli.

Sumber : jurnas.com

Kamis, 19 April 2018

Anggaran Pembangunan Gedung Baru Belum Dicairkan, Fahri Hamzah: Tunggu Ambruk Saja


Anggaran Pembangunan Gedung Baru Belum Dicairkan, Fahri Hamzah: Tunggu Ambruk Saja
JAKARTA, Berita Pojok - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah geram dengan sikap pemerintah yang tidak kunjung mencairkan anggaran pembangunan Gedung DPR RI yang baru yang dianggarkan dalam APBN 2018 sebanyak Rp 601 miliar untuk tahap satu.
Saking geramnya ia mengatakan anggaran tersebut baru akan dicairkan bila ada gedung yang runtuh.
“Kalau ada yang ambruk, banyak korban, mungkin baru akan dibangun gedung baru itu,” ujar Fahri di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/4/2018).

Fahri juga menjelaskan bahwa kondisi Gedung DPR RI saat ini, terutama Gedung Nusantara I sudah mengalami banyak kerusakan dan mengancam jiwa para anggota parlemen.
“Lift di Gedung DPR RI itu setiap hari jatuh lho, coba tanya 560 anggota parlemen pasti semuanya pernah terjebak dalam lift. Tapi ya sudah lah, DPR sudah tidak bagus citranya,” imbuh Fahri.
Ia juga mengeluhkan pemerintah yang lebih memilih mengeluarkan anggara Rp 1 triliun untuk penyelenggaraan acara IMF dan World Bank di Bali 12-14 Oktober 2018 mendatang daripada mencairkan dana Rp 601 miliar untuk gedung parlemen.
“Citra DPR memang sedang tidak baik, yang untuk bangun gedung tidak ada, lalu tiba-tiba untuk IMF pemerintah habiskan Rp 1 triliun. Jadi untuk demokrasi tidak mau, untuk rakyat sendiri tidak mau, tapi untuk orang asing langsung keluarkan Rp 1 triliun pungkasnya.
Pembangunan gedung baru kompleks DPR RI rencananya akan dilakukan menggunakan sistem multiyears.
Pada tahun 2018 disepakati pemerintah akan mencairkan dana Rp 601 miliar untuk proyek tersebut dan mengajukan Rp 640,86 miliar untuk tahun 2019.

Sumber : TRIBUNNEWS.COM