Tampilkan postingan dengan label KPK. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label KPK. Tampilkan semua postingan

Minggu, 22 April 2018

Abraham Samad Siap Berlaga di Pilpres 2019. Ingin Menjadi Cawapres nya....


Abraham Samad
Berita Pojok – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad memberi isyarat siap maju pada pemilihan presiden 2019, baik sebagai calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres). Dia mengaku, sudah ada dua partai politik yang membujuknya untuk bertarung.
“Saya punya kewajiban konstitusional, saya jalankan amanat itu, mau jadi capres atau cawapres juga jika amanat rakyat,” kata Abraham Samad di Palembang, Sabtu (21/4) malam.

Meski demikian, Abraham tak mau ambil pusing soal pendeklarasian diri. Menurutnya, akan tiba saatnya untuk menjawab semua pertanyaan itu.
“Saya tidak akan deklarasi, nanti bakal banyak kelompok masyarakat yang mendeklarasikan saya,” ucapnya.
Abraham Samad juga mengaku terbuka bagi calon siapa saja untuk berpasangan dengannya, termasuk menjadi pendamping Joko Widodo (Jokowi). Dia menilai pemerintahan saat ini sudah cukup bagus.
“Tidak menutup kemungkinan (dengan Jokowi), saya menilai (pemerintahan saat ini) lumayan bagus,” ujarnya.

Sumber : Jurnalpolitik.id

Jumat, 20 April 2018

Garong Duit Rakyat Dari Partai Paling Suci PKS Ini Akhirnya Dijebloskan Ke Lapas Sukamiskin


Garong Duit Rakyat Dari Partai Paling Suci PKS Ini Akhirnya Dijebloskan Ke Lapas Sukamiskin
Berita Pojok -- KPK mengeksekusi Yudi Widiana Adia ke Lapas Sukamiskin Bandung. Yudi akan menjalani hukuman bui selama 9 tahun.
"Jaksa eksekutor pada KPK hari ini melakukan eksekusi terhadap terpidana Yudi Widiana Adia (anggota DPR RI periode 2014 - 2019) ke Lapas Kelas I Sukamiskin, Bandung," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (19/4/2018).
"Pidana penjara 9 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan," lanjut Febri.
Politikus PKS itu terbukti menerima suap terkait proyek di Kementerian PUPR tahun anggaran 2016. Selain pidana kurungan, hak politik politikus PKS itu dicabut selama 5 tahun.

"Dan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana," kata Febri.
Dalam putusan, hakim menyebut Yudi terbukti menerima uang suap Rp 11,1 miliar dari Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng. Hakim menyebutkan adanya kerja sama Yudi--yang merupakan Wakil Ketua Komisi V DPR saat itu--dengan M Kurniawan.
Saat menerima uang itu, Kurniawan menghubungi Yudi dengan komunikasi kode, yaitu 4 juz yang artinya uang Rp 4 miliar. Namun sebelumnya, setelah vonis dibacakan, Yudi masih membantah menerima uang seperti yang dituduhkan.
Dia juga tidak terima M Kurniawan yang disebut bekerja sama dengannya masih melenggang bebas. Sebagai tambahan informasi, Yudi juga tersangkut kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan berstatus tersangka.
Dia diduga menerima terkait proyek lain yang ada di Maluku dan Kalimantan serta mengelola hasil kejahatannya sekitar Rp 20 miliar.

Sumber: detik.com

Selasa, 10 April 2018

Kasus Century: KPK Diminta Segera Jadikan Boediono Tersangka

Kasus Century: KPK Diminta Segera Jadikan Boediono Tersangka - JPNN.COM
JAKARTA, Berita Pojok - Permohonan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti-Korupsi (MAKI) atas kasus Century dengan termohon pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Dengan dikabulkannya praperadilan itu, hakim tunggal Effendi Mukhtar memerintahkan KPK melanjutkan penyidikan atas kasus skandal Bank Century. Hal ini tertuang dalam putusan bernomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.sel.
"Amar putusannya menolak eksepsi termohon seluruhnya. Dalam pokok perkara mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian," ujar Humas PN Jaksel Achmad Guntur ketika menjelaskan putusan hakim Effendi Mukhtar, Selasa (10/4).

Bentuk kelanjutan penyidikan kasus Bank Century yang dimaksud, KPK diminta segera menetapkan tersangka terhadap sejumlah nama eks pejabat Bank Indonesia, salah satunya mantan Gubernur BI Boediono.
"Memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan kawan-kawan sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya," urai Guntur.
Kemudian, KPK juga diminta melimpahkan ke pihak kepolisian dan kejaksaan jika tak melanjutkan penyidikan kasus Bank Century.
"Atau melimpahkannya kepada kepolisian dan atau kejaksaan untuk dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat," katanya.
Ketika ditanya, apakah KPK wajib menjalani putusan sidang praperadilan di PN Jaksel, Guntur enggan menanggapinya. Menurut dia, hal itu adalah kewenangan dari KPK. “Terserah KPK. Ini juga kan putusan belum keluar kan. Nanti akan disampaikan terserah KPK menyikapi putusan itu," katanya.

Sumber : jpnn.com