Tampilkan postingan dengan label PKS. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PKS. Tampilkan semua postingan

Minggu, 22 April 2018

Siap Maju Jadi Capres, Anis Matta Mulai Sosialisasi


Politisi PKS Anis Matta siap maju jika dicalonkan menjadi Capres dari PKS di Pilpres 2019.
CIREBON, Berita Pojok - Politisi PKS Anis Matta mengaku sedang melakukan sosialisasi dalam rangka kesiapan dirinya maju menjadi salah satu kandidat di ajang pemilihan Presiden 2019.
"Tugas para capres ini adalah sosialisasi, saat ini sedang kami jalankan," kata Anis di Cirebon, Minggu (22/4/2018).

Menurut dia, di PKS sendiri ada sembilan calon yang akan diusungkan dalam Pilpres 2019 dan salah satunya adalah dirinya.
Untuk itu dipastikan dia siap maju "nyapres" jika memang ditunjuk oleh partainya dan juga mendapatkan pasangan yang tepat.
"Di PKS kan ada sembilan calon saya kan hanya salah satu dan kalau nanti ditakdirkan dapat tiket dari PKS dan dapat pesangon dalam koalisi insya Allah kita akan maju," ujarnya.
Selain itu Anis menuturkan pencalonan dirinya juga bertujuan untuk mengangkat elektabilitas partai pengusungnya.
Dia juga mengatakan tugas para capres itu melakukan sosialisasi, sedangkan untuk koalisi merupakan tugas pemimpin partai.
"Tugas pimpinan partai ya berkomunikasi dengan partai-partai lain dan saya tidak berkomunikasi dengan partai lain, karena kita hanya sosialisasi," kata Anis, melansir Antara.

Sumber : netralnews.com

Sabtu, 21 April 2018

Lebih baik mengganti Presiden PKS ketimbang berkoar-koar mau mengalahkan Melawan Jokowi


Lebih Baik Mengganti Presiden PKS sebelum Melawan Jokowi - JPNN.COM
JAKARTA, Berita Pojok - Mantan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfuz Sidik meragukan keseriusan partainya untuk mengalahkan Joko Widodo pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Menurutnya, lebih baik mengganti presiden PKS terlebih dahulu ketimbang berkoar-koar mau mengalahkan calon presiden (capres) petahanan yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu.
Mahfuz mengatakan, memang PKS lantang bersuara menolak capres tunggal di Pilpres 2019. Bahkan, partai di bawah pimpinan Sohibul Iman itu juga getol menyuarakan pentingnya membangun koalisi untuk mengusung calon presiden-calon wakil presiden penantang Jokowi.

Belakangan, PKS jug getol mengusung tagar #2019GantiPresiden. “PKS juga sering mengaku punya sembilan bakal nama capres ataupun cawapres,” ujar Mahfuz melalui pesan singkat, Sabtu (21/4).
Namun, Mahfuz justru menyangsikan keseriusan PKS untuk mengalahkan Jokowi. “Tapi menyaksikan apa yang terjadi di PKS, saya menjadi tidak yakin kalau PKS benar-benar mau ganti presiden,” sambungnya.
Legislator PKS yang akrab disapa dengan panggilan Ustaz Mahfuz itu lantas menyodorkan argumennya. Pertama, PKS justru melarang kader-kadernya yang potensial menjadi capres ataupun cawapres untuk melakukan sosialisasi dan membentuk tim pendukung. “Alasannya karena bukan tradisi PKS,” sebutnya.
Belakangan, kata Mahfuz, elite PKS justru malah membuat komentar bernada meragukan soal #2019GantiPresiden. “Ada yang berandai-andai kalau pimpinan PKS membuat keputusan mendukung Jokowi capres, maka kader akan taat,” tutur Mahfuz tanpa menyebut nama elite PKS yang membuat pernyataan itu.
Yang juga membuat Mahfuz bertanya-tanya adalah adanya elite PKS yang sesumbar mau menambah perolehan suara di Pemilu 2019, tapi mengaku kekurangan logistik. Karena itu Mahfuz menegaskan, lebih penting bagi PKS untuk mengganti presiden partai.
“Saya kok jadi bingung dan jadi enggak yakin (keseriusan PKS mengalahkan Jokowi, red). Tapi saya tetap dukung PKS ganti presiden. Lebih cepat lebih baik,” pungkasnya.

Sumber : jpnn.com

PKS Beri 'Rapor' Jokowi 6 Makanya 2019 tetap ganti presiden. PDIP : Rakyat Indonesia malah memberi nilai tinggi


Hasil gambar untuk Partai PKS Mardani Ali
JAKARTA, Berita Pojok - PKS memang selama ini dikenal bukan partai pendukung Joko Widodo (Jokowi). Karena itu, PKS ingin mengganti Joko Widodo lewat Pilpres 2019 nanti.
Mereka pun memberikan nilai enam untuk 'rapor' Jokowi dalam kepemimpinannya.
"Jokowi luar biasa, tapi nilainya 6, kami ingin yang 8. Makanya 2019 tetap ganti presiden," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya di Warung Daun, Cikini, Jakpus, Sabtu (21/4).

Tak setuju dengan ucapan Mardani, Politikus PDIP Masinton Pasaribu lantas menyatakan menurut dia, rakyat Indonesia malah memberi nilai tinggi untuk pemerintahan Jokowi.
"Luar biasa kok, Mardani kasih 6. Bagi rakyat, nilainya 9," debat Masinton.
Keberatan dengan pemberian nilai 9 itu, Mardani menjelaskan bahwa mengapa ia memberi nilai enam untuk Presiden RI.
Menurutnya, manajemen energi yang belum rapi dan harga bahan pokok di Indonesia yang semakin mahal membuat Jokowi pantas mendapat nilai enam saja.
"Saya ulangi sederhana. Tiap bulan masyarakat bayar listrik mahal, 1 kWh itu Rp 1.400-an. Manajemen energi kita belum rapi," katanya.
"Malaysia beli telur Rp 11 ribu sekilo, kita Rp 23 ribu. PKS bersama Gerindra siap di 2019," tambah Mardani.

Sumber : JITUNEWS.COM

Kader Kena Kasus Mesum dengan Siswi SMA, Ketua PKS Minta Dimaklumi


kasus ketua pks dengan siswi SMA
Berita Pojok – Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Gazali Rahman, akhirnya mengundurkan diri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) setelah terjerat kasus mesum dengan seorang siswi SMA.
Gazali tertangkap basah sedang berhubungan badan dengan siswi SMA berinisial I di mobil dinasnya di kawasan Gedung Olahraga dan Seni (GOS) Aluh Idut, Kandangan, Selasa (11/4) lalu.
Sontak, Ulah Gazali tersebut membuat DPD PKS HSS malu bukan kepalang. Sampai akhirnya Ketua DPD PKS HSS Ardiansyah meminta maaf langsung kepada masyarakat atas nama struktur dan partai.

“Kami menyadari sepenuhnya bahwa PKS bukanlah sekumpulan malaikat yang tak pernah berbuat salah,” ucapnya sebagaimana dilansir Prokal, Sabtu (15/4).
Dia pun meminta untuk tidak mengaitkan tindakan Gazali tersebut partai yang menaunginya, PKS.
Di tempat terpisah, Ketua DPRD HSS Syamsuri Arsyad mengungkapkan keprihatinannya dengan adanya kejadian tersebut.
“Mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita semua. Tentu ada hikmah yang bisa diambil,” ujarnya.
Sementara itu Kasubbag Humas Polres HSS AKP Agus Winartono menegaskan, proses hukum terhadap Gazali tetap berjalan.
“Untuk GR sendiri kami jerat Pasal 81 ayat 2 UU RI No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun,” kata Agus.
Agus pun menambahkan, Gazali sudah mengakui perbuatan tak senonoh tersebut.
“Saat digerebek warga berdasarkan pengakuan pelaku kepada penyidik mengakui sudah melakukan hubungan badan. Namun belum sampai klimaksnya sudah digerebek,” ujar Agus.

Sumber : jurnalindonesia.co.id

Jumat, 20 April 2018

Garong Duit Rakyat Dari Partai Paling Suci PKS Ini Akhirnya Dijebloskan Ke Lapas Sukamiskin


Garong Duit Rakyat Dari Partai Paling Suci PKS Ini Akhirnya Dijebloskan Ke Lapas Sukamiskin
Berita Pojok -- KPK mengeksekusi Yudi Widiana Adia ke Lapas Sukamiskin Bandung. Yudi akan menjalani hukuman bui selama 9 tahun.
"Jaksa eksekutor pada KPK hari ini melakukan eksekusi terhadap terpidana Yudi Widiana Adia (anggota DPR RI periode 2014 - 2019) ke Lapas Kelas I Sukamiskin, Bandung," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (19/4/2018).
"Pidana penjara 9 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan," lanjut Febri.
Politikus PKS itu terbukti menerima suap terkait proyek di Kementerian PUPR tahun anggaran 2016. Selain pidana kurungan, hak politik politikus PKS itu dicabut selama 5 tahun.

"Dan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana," kata Febri.
Dalam putusan, hakim menyebut Yudi terbukti menerima uang suap Rp 11,1 miliar dari Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng. Hakim menyebutkan adanya kerja sama Yudi--yang merupakan Wakil Ketua Komisi V DPR saat itu--dengan M Kurniawan.
Saat menerima uang itu, Kurniawan menghubungi Yudi dengan komunikasi kode, yaitu 4 juz yang artinya uang Rp 4 miliar. Namun sebelumnya, setelah vonis dibacakan, Yudi masih membantah menerima uang seperti yang dituduhkan.
Dia juga tidak terima M Kurniawan yang disebut bekerja sama dengannya masih melenggang bebas. Sebagai tambahan informasi, Yudi juga tersangkut kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan berstatus tersangka.
Dia diduga menerima terkait proyek lain yang ada di Maluku dan Kalimantan serta mengelola hasil kejahatannya sekitar Rp 20 miliar.

Sumber: detik.com